Network
"Tetapi saya kira pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi sendiri tentunya bisa mengambil hikmah dari semua ini. Langkah apa yang bisa diambil ke depannya, bagaimana merajut dan mempersatukan kembali," beberkannya.
Ia menyatakan bahwa terus menyebut radikalisme dan intoleransi sama saja dengan meng-explode kelompok yang dituduh tersebut, dan itu tidak sehat bagi demokrasi.
Baca Juga: BEM UI Kritisi Pembubaran FPI, Husin Shihab: Sudah Terpapar Radikalisme, Gak Sadar Bahayanya
"Karena mereka menjadi orang yang didepak atau ditendang dalam sistem tata negara, padahal kalau ingin bernegara semua kelompok harus mendapat lapangan permainan," kata Refly.
Dalam lapangan permainan itu ada boundary yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, dan segala peraturan perundang-undangan termasuk proses penegakan hukum. ***
