Network
PR CIREBON - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan bahwa terlalu berlebihan kalau mengatakan intoleransi dan radikalisme menjadi bahaya laten.
Dilanjutkan Refly Harun, kalaupun memang ada kelompok yang radikal atau intoleran di masyarakat, tetapi kelompok itu bukanlah kelompok yang powerful dari segi sisi politik dan ekonomi.
"Mereka mungkin mengganggu Kamtibmas, tetapi radius gangguannya itu seberapa besar dibandingkan mereka yang berkuasa dan melakukan tindak pidana korupsi," terang Refly Harun, sebagaimana dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari unggahan kanal Youtube Refly Uncut pada Minggu, 3 Januari 2021.
Baca Juga: Terkait Mutu dan Keamanan, BPOM Pastikan Vaksin Covid-19 Akan Diawasi Dengan Standar Internasional
Refly Harun menuturkan kalau mau diukur skala yang lebih besar antara kelompok yang dianggap radikal dan intoleran dengan kelompok yang melakukan tindak pidana korupsi, korupsi bantuan sosial (bansos) sebagai contoh.
Maka, seberapa besar pengaruhnya bagi republik Indonesia ketimbang tindakan-tindakan koboy yang dilakukan oleh kelompok kecil radikalis.
Refly mencatat pilihannya ada dua bagi pemerintah, yaitu apakah tetap ingin menggunakan isu-isu, radikalisme dan intoleran, untuk memelihara establishment politik, tetapi ujung-ujungnya sebagai bangsa, Indonesia tidak akan produktif.
Baca Juga: KPK Pastikan Terus Lakukan Pengawasan Proses Penyaluran Bansos 2021, Ada apa?
Sebab, terus menerus akan menghindari masalah yang sesungguhnya.
