Network
PR CIREBON - Cendikiawan Muslim, Islah Bahrawi, menyoroti peristiwa pembubaran organisasi massa (ormas) yang kerap dibela oleh beberapa politisi.
Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) itu menilai, hal semacam itu sering dan biasa terjadi.
"Setiap terjadi pembubaran organisasi dengan basis massa besar, yang melakukan resistensi pertama kali pasti politisi. Ini biasa terjadi," tulisnya dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari unggahan akun Instagram @islah_bahrawi, Kamis, 31 Desember 2020.
Menurutnya, para politisi itu mengharapkan massa dari ormas yang tidak lagi terorganisir tersebut untuk bisa dijadikan kekuatan elektoralnya.
"Untuk konteks FPI, satu hal yang kadang mereka lupa bahwa selama beberapa kali Pemilu tak pernah sekalipun sanggup menghantar jagoannya ke istana," sambungnya.
Islah mengatakan, Front Pembela Islam (FPI) selama ini hanya menguasai kehebohan visual, bukan elektoral.
"Inilah buah pahit populisme agama. Kadang politisi menipu pemeluk agama, kadang pemeluk agama menipu politisi," tambahnya.
Islah menyebut, salah satu politisi itu yaitu Fadli Zon, yang sejak dulu mati-matian membela FPI. Bahkan, ia menyinggung nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Padahal ketua umum Gerindra, Prabowo Subianto, adalah sosok yang telah ditipu berkali-kali oleh FPI beserta 'produk turunannya' seperti GNPF Ulama dan 212," ungkapnya.
Menurutnya, Fadli akan melakukan pembelaan atas namanya sendiri, karena Gerindra tidak mungkin melawan keputusan pemerintah dalam pelarangan FPI.
"Tapi pembelaan kepada organisasi radikal yang telah membesar seperti FPI di negara kita atau Taliban di Afghanistan, biasanya memang dilakukan oleh politisi oportunistik, yang terbiasa menggunakan sentimen identitas dalam upayanya menolak redup," jelasnya.
Di samping hal itu, kata Islah, pelarangan atau pembubaran FPI oleh pemerintah pada dasarnya sedikit terlambat.
"Ia (FPI) sudah terlanjur membangun opini, menjerumuskan orang banyak untuk membenci banyak orang," katanya.
Pelarangan itu, menurutnya, akan sedikit percuma jika tidak ada tindakan hukum terhadap fungsionaris yang terlibat.
Fungsionaris yang dimaksud adalah orang yang selama ini ikut serta melakukan penghasutan dan mengobarkan perlawanan terhadap negara.
"Baik berupa 'bai'at' terhadap ISIS maupun upaya-upaya mendevaluasi ideologi negara," tandasnya.
***View this post on Instagram
