Network
Ia menilai, pemerintah harus memilah ormas yang intoleran dan berpotensi menyimpang dari konstitusi serta yang masih di jalur NKRI.
"Bahkan, pemerintah harus membuat daftar organisasi teroris dan juga daftar organisasi intoleran," kata Chaidar.
Bahkan bisa saja dibuatkan daftar organisasi fundamentalis serta organisasi radikal.
Tak hanya itu, ia pun menilai bahwa pemerintah harus memperketat perizinan sebuah organisasi guna mengaantisipasi adanya ormas intoleran.
Baca Juga: Kamu Pencinta Drakor? 5 Makanan Khas Korea Selatan Ini Pasti Pernah Kamu Lihat di Beberapa Scene
Sedangkan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menilai pemerintah memiliki peran penting untuk mengevaluasi ormas yang berbasis intoleran, termasuk yang belum terlembagakan dalam ormas itu sendiri.
"Bukan hanya ormas sebenarnya, melainkan pada tataran-tataran yang sifatnya tafsir-tafsir agama, kelompok-kelompok kajian, maupun juga gerakan-gerakan tersembunyi melalui lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga intelektual. Itu memang harus lebih dicermati, lebih cermat lagi oleh Pemerintah," ujar Islah.
Ia berpendapat banyaknya tafsir-tafsir agama yang bersifat eksklusivisme yang mengarah pada intoleran, seperti mengharamkan musik dan menganggap semua transaksi keuangan di bank itu riba.
"Seperti inilah yang memang harus dikikis habis oleh Pemerintah, apalagi yang sudah jadi lembaga, menjadi entitas seperti ormas," katanya.
Baca Juga: Kamu Pencinta Drakor? 5 Makanan Khas Korea Selatan Ini Pasti Pernah Kamu Lihat di Beberapa Scene
