Network
PR CIREBON- Insiden penembakan yang menewaskan enam anggota FPI oleh pihak kepolisian pada Senin 7 Desember 2020 lalu, masih belum diketahui kejelasannya. Sementara itu, hingga saat ini belum ada pernyataan apapun dari Presiden Joko Widodo terkait tragedi kemanusiaan ini.
Adapun, dalam rangka peringatan hari HAM sedunia pada 10 Desember 2020 lalu, Jokowi menyerukan HAM, namun hanya berlaku secara umum, tidak menyinggung insiden penembakan.
Sebagaimana diketahui, saat ini masyarakat menerima dua informasi yang saling bertentangan terkait meninggalnya 6 anggota laskar FPI ini oleh polisi. Jika informasi ini terus dibiarkan dikhawatirkan bisa menyebabkan meluasnya gejolak sosial di tengah masyarakat.
Baca Juga: Habib Rizieq Shihab Siap Penuhi Panggilan PMJ, HRS: Saya Tidak Mangkir, Tunggu Saya Pagi Hari Ini
Menanggapi hal itu, pakar hukum tata negara Refly Harun, dalam YouTube Channel resminya pun angkat bicara. Refly mengatakan bahwa presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, itu tidak boleh pilih kasih.
“Tidak boleh hanya cukup memberikan belasungkawa kepada penyanyi yang kebetulan mendukungnya selama prosesi pilpres. Tetapi, terhadap enam orang pemuda FPI yang kelima diantaranya berusia 20-an tahun presiden tidak mau peduli.” tuturnya, Sabtu 12 Desember 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari YouTube Refly Harun.
“Ya mungkin, sekarang presiden lebih berkonsentrasi atas kemenangan putra dan menantunya. Barangkali, itu yang presiden pikirkan dalam benaknya. Terkait warga negaranya yang tewas tertembak atau ditembak oleh aparat atau petugas, barangkali belum memenuhi pemikirannya. Karena konsentrasinya ke tempat lain mungkin di Medan dan di Solo,” sambungnya.
Baca Juga: UAS Diancam karena Bela HRS, Musni Umar: Saya Salut, Ulama Jangan Penakut
Refly mengatakan bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan yang sungguh dahsyat dan mudah sekali untuk menguak peristiwa ini.
“Bayangkan, yang meninggal langsung enam dan mudah sekali untuk menguak peristiwa sesungguhnya. Karena pelakunya itu bisa kita ketahui. Beda dengan kasus Marsinah, kasus Munir atau kasus-kasus lain yang selama ini ada. Kalau ini, Insya Allah mudah diketahui,” ucapnya.
“Sepanjang memang tidak ada upaya untuk menghalangi atau menutup-nutupinya. Itulah sebabnya, himbauan kepada Mabes Polri, Propam, tim internal di kepolisian agar bisa menyelidiki dan menyidik kasus ini seterang-terangnya,” lanjutnya.
Baca Juga: Pihak Keluarga Laskar FPI Bersedia Lakukan Otopsi Ulang, Refly Harun: Itu Penting Dilakukan
Refly juga mengatakan, adapun kasus kerumunan yg menetapkan habib Rizieq sebagai tersangka itu bukan kasus yang luar biasa.
“Itu bukan kasus yang merobek-robek rasa keadilan publik. Memenjarakan Habib Rizieq itu tidak mengubah apa-apa terhadap kasus yang sedang berkembang,”katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa seolah-olah perhatian publik mau digeser dari satu tragedi kemansuiaan ke satu pelanggaran kerumunan, itu sangatlah berbeda.
“Jadi, kalo misalnya Polda Metro Jaya hanya fokus kasus kerumunan, sementara kematian enam orang tidak mau diperhatikan, itu luar biasa,” ujarnya.
Baca Juga: Keras Kritik Korupsi Dua Menteri, Jokowi Mania: Tidak Ada Ruang Buat Mereka, Hukum Mati!
Refly berharap insiden yang merenggut enam nyawa anak bangsa ini bisa segera ditemukan titik terangnya. Adapun, terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Habib Rizieq silahkan proses.
“Karena kalo kita jujur, itu bukan sebuah tragedi kemanusiaan, itu pelanggaran yang biasa saja. Tetapi, tragedi kasus kemanusiaan hilangnya nyawa pemuda anak bangsa yang notabene berhak atas perlindungan, itulah yang harus diungkap dan disingkap sejelas-jelasnya. Tidak peduli siapa yang benar dan salah, yang penting diungkap sejelas-jelasnya agar jangan sampai ini menjadi sebuah masalah yang besar,” pungkasnya.
***
