Network
PR CIREBON - Pemerintah memiliki komitmen besar terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang merupakan pilar penting bagi Indonesia yang beradab, tangguh, dan maju. Pemerintah juga selalu berupaya untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara virtual untuk Peringatan Hari Hak Asasi Manusia, Kamis, 10 Desember 2020. Presiden mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama demi kemajuan bangsa.
“Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta bisa diterima dunia internasional,” ujarnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Sekretariat Kabinet RI.
Baca Juga: Beredar Surat Perintah Penyidikan KPK terhadap Erick Thohir, Pengamat: Hoaks! Fitnah dari yang Iri
Komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan.
Sementara itu, di tengah pandemi saat ini, Kepala Negara mengatakan bahwa seluruh pihak harus terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, dan memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak.
Bersamaan dengan itu, kita juga harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk upaya pemenuhan hak asasi masyarakat.
“Selain itu, kita masih menghadapi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat, pemerintah pusat, daerah, secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak,” imbuhnya.
Baca Juga: Hati-hati, Penipuan Mengaku Direktur Penyelidikan KPK, Meminta Setor Sejumlah Uang ke Rekening Bank
Pembangunan infrastruktur, Presiden melanjutkan, juga harus dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan, dan kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.
