Network
PR CIREBON - J.P. Morgan memperkirakan perekonomian Indonesia 2021 tumbuh sebesar 4 persen, didukung oleh konsumsi sebesar 2,2 persen, investasi 1,2 persen, dan net ekspor sebesar 0,7 persen.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengapresiasi optimisme perekonomian Indonesia 2021 yang dirilis oleh J.P. Morgan tersebut.
J.P. Morgan juga memproyeksikan aliran dana asing akan kembali ke Indonesia didorong oleh sentimen positif yaitu perkembangan vaksin sebagai key market drivers, dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai reformasi kebijakan terbesar sejak 1998, yang bertujuan untuk mendorong Foreign Direct Investment (FDI) dan transformasi Indonesia menuju ke negara manufaktur di Asia dan hub technology.
Baca Juga: 146 Kandidat Dinasti Politik Ada di Pilkada 2020, Media Asing: Kegagalan Parpol Terbanyak Tahun Ini
“Sumber dari persoalan adalah masalah kesehatan, dimana kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan (sosial dan ekonomi) menurun, sehingga game-changer-nya adalah vaksinasi. Vaksinasi akan menyelesaikan dua persoalan sekaligus, kesehatan dan kepercayaan publik untuk kembali beraktivitas dan berkegiatan sosial,” ujar Menko Perekonomian Airlangga, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Sekretariat Kabinet RI.
Tibanya 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 di Tanah Air, Minggu 6 Desember 2020 lalu, imbuhnya, memberikan harapan dan kepercayaan masyarakat.
“Dengan hadirnya vaksin 1,2 juta dosis di Indonesia (salah satu negara di ASEAN yang pertama mendapat vaksin), memberikan harapan dan kepercayaan masyarakat, karena Pemerintah berhasil mendapatkan akses terhadap vaksin yang sudah dirintis sejak awal pandemi di Maret 2020 yang lalu,” imbuh Airlangga.
Baca Juga: Negara Kaya Banyak Beli Vaksin Covid-19, Amnesty Internasional: Ambil Dosis Miliaran Orang Miskin
Di sisi yang lain, pelaksanaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan reformasi struktural yang sudah lama ditunggu dan diyakini sebagai akselerator pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Salah satu tujuan utama UU ini adalah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pemberian kemudahan berusaha dan investasi.
“Penciptaan lapangan kerja sangat mendesak untuk dilakukan, karena 70 juta dari 130 juta angkatan kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal. Apalagi Indonesia memiliki potensi bonus demografi dalam 10-15 tahun ke depan, sehingga peningkatan investasi sangat penting untuk penciptaan lapangan kerja,” papar Menko Perekonomian.
J.P. Morgan memproyeksikan pasar bursa Indonesia akan terus tumbuh positif didorong oleh kegiatan ekonomi yang mulai pulih kembali, dengan dukungan stimulus pemerintah dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca Juga: Hari HAM Internasional 10 Desember, KPK: Korupsi Musuh Utama HAM, Banyak Serangan Fisik ke Kami
Saat ini, ekonomi Indonesia terus menunjukkan tren pemulihan setelah sempat terkontraksi sebesar -5,32 persen (YoY) pada triwulan kedua 2020, dan membaik pada triwulan ketiga menjadi -3,49 persen (YoY), atau tumbuh sebesar 5,5 persen (QtoQ).
Beberapa sektor yang diprediksi akan menjadi kunci pemulihan ekonomi adalah sektor keuangan, infrastruktur/industri, dan korporasi berbasis ekonomi digital sebagai katalisator jangka menengah.
Indonesia diyakini akan mengalami booming ekonomi digital dan korporasi berbasis teknologi masa depan. Ekonomi internet Indonesia saat ini mempunyai kapasitas 50 miliar dolar AS yang terdiri dari 5 persen dari PDB dan lebih dari 10 persen kapitalisasi pasar saham, yang memiliki salah satu pertumbuhan tercepat di dunia.
Baca Juga: Ustaz Yusuf Mansur Positif Covid-19, Ridwan Kamil: Doa terbaik dari Kami, Semoga Cepat Sembuh
Saat ini, Indonesia merupakan rumah dari 5 unicorn (Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO) yang diyakini akan menjadi katalisator investasi sebagai the new economy.
Pemerintah Indonesia juga tengah mempersiapkan Lembaga Pengelola Investasi yaitu Sovereign Wealth Fund (SWF) yang diyakini dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk pembangunan proyek infrastruktur.
“Saat ini Pemerintah sedang finalisasi 3 RPP terkait SWF, yaitu RPP Lembaga Pengelola Investasi (LPI), RPP Modal Awal LPI dan RPP Perlakuan Perpajakan LPI. LPI akan mengelola investasi, sehingga akan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang, dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan,” tutup Airlangga.***
