Network
PR CIREBON - Pilkada serentak 2020 kali ini yang diselenggarakan pada Rabu, 9 Desember 2020 telah melahirkan sebuah rekor yang sebelumnya belum pernah terjadi.
Namun pada saat pemilihan yang terjadi di Indonesia sebenarnya sangat menghaturkan, khawatir jika pandemi akan membahayakan terlalu banyak pemilih, bahkan dengan tindakan yang dirancang untuk melindungi melalui sebuah protokol kesehatan.
Pemilihan umum di Indonesia selalu diawasi dengan ketat karena para pemimpin daerah dan daerah sering muncul di panggung nasional dengan menuntun calon Kepala Daerah agar menuju sebuah kemenangan.
Baca Juga: Negara Kaya Banyak Beli Vaksin Covid-19, Amnesty Internasional: Ambil Dosis Miliaran Orang Miskin
Hal tersebut termasuk pada Presiden Joko Widodo yang memulai karir politiknya sebagai Walikota Solo pada 2005 sebelum menjadi Gubernur Jakarta pada 2012.
Ada minat tambahan tahun ini karena beberapa kandidat berasal dari keluarga pemimpin politik saat ini.
Kandidat yang dibilang terkenal dan viral pun termasuk Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan sebagai Kepala Daerah Solo yaitu putra Widodo.
Tidak hanya itu saja, bahkan Bobby Nasution sebagai menantu dari Presiden Jokowi pun mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah di Medan
Mereka mencalonkan diri sebagai walikota di kota Surakarta, yang masing-masing dikenal sebagai Solo, dan Medan.
Baca Juga: Pilkada 2020 Diprotes Internasional, Ini Bentuk Pelanggaran HAM yang Sistematis dan Meluas
Lalu meskipun Gibran dan Bobby merupakan seorang pendatang baru dalam dunia perpolitikan, namun mereka mendapat dukungan dari partai terbesar yaitu Partai Demokrasi Perjuangan atau PDIP, yang merupakan partai pengusung Jokowi.
"Pendatang baru seperti Rakabuming dan Bobby telah bahkan melawan kader-kader menjanjikan lainnya yang telah bekerja di PDIP lebih lama," kata Abdil Mughis Mudhoffir peneliti postdoctoral di University of Melbourne Asia Institute. seperti yang dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Strait Times yang dikutip Rabu, 9 Desember 2020.
“Jika mereka hanya warga negara atau politisi biasa, mereka tidak akan mendapatkan tiket itu dengan mudah,” ujar Mudhoffir
Yoes Kenawas, seorang kandidat PhD dalam ilmu politik di Northwestern University di Amerika Serikat, menemukan ada 52 kandidat seperti itu pada tahun 2015, tetapi setidaknya 146 orang untuk pemilihan tahun ini.
"Yang terbanyak dalam sejarah Indonesia sejauh ini", katanya.
Baca Juga: Dinasti Politik Jokowi dalam Pilkada 2020 Disorot Peneliti Asing: Nepotisme Jadi Normal di Indonesia
Kenawas, yang juga pernah mempelajari dinasti politik di Indonesia, mengatakan peningkatan itu dimungkinkan karena banyak politisi yang terpilih pada 2010 dan 2015 sudah menjabat dua kali masa jabatan dan tidak bisa lagi mencalonkan diri.
Banyak dari mereka melihat keluarga mereka sendiri sebagai kandidat terbaik untuk mempertahankan warisan dan kepentingan politik mereka.
“Ini yang pertama dalam sejarah Indonesia di mana anak-anak dan mertua presiden yang aktif, anak-anak wakil presiden bahkan anak menteri ikut serta langsung dalam pemilihan kepala daerah ketika orang tua atau kerabatnya masih menjabat,” ujar Yoes Kenawas, seorang kandidat PhD dalam ilmu politik di Northwestern University di Amerika Serikat. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Aljazeera
“Dinasti politik semakin terbukti sebagai indikator di mana ruang untuk bersaing, meski masih luas, semakin menyempit,” imbuhnya.
Orang Indonesia sendiri menentang dinasti politik, hal tersebut dikatakan oleh sebuah survei yang dilakukan pada bulan Juli tahun ini oleh sebuah perusahaan yang terkait dengan perusahaan media terkemuka, menemukan 60,8 persen responden tidak setuju dengan dinasti tersebut dan 67,9 persen responden berusia 17 hingga 30 tahun menganggap praktik semacam itu buruk.
Aisah Putri Budiatri, Peneliti Pusat Kajian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan pemilu tahun ini menunjukkan “kegagalan parpol dalam merekrut calon kepala daerah berdasarkan kader internal partai”.
“Banyak dari kandidat berbasis kekerabatan ini bukanlah politisi berpengalaman di bidang pencalonan dan belum membangun jaringan yang mengakar baik di dalam partai atau dengan komunitas di daerah pemilihan mereka,” ujar Aisya kepada Al Jazeera.***
