Network
PR CIREBON - Kehadiran 1,2 juta vaksin Covid-19 produksi Sinovac, Tiongkok di Indonesia pada Minggu 6 Desember 2020, memberikan harapan baru bagi masyarakat atas penanganan pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari 9 bulan. Karena itu, pemerintah diminta untuk mempercepat proses uji klinis vaksin sehingga bisa segera dimanfaatkan masyarakat.
"Tentu kita patut bersyukur karena vaksin sudah datang, tinggal pemerintah, MUI dan stakeholder terkait untuk mempercepat uji klinisnya sehingga vaksin ini bisa segera dipakai atau diedarkan di masyarakat," ujar Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Selasa, 8 Desember 2020.
Politikus yang akrab disapa Gus Jazil ini juga menekankan bahwa dari sisi harga, pihaknya meminta agar tidak dipatok terlalu tinggi sehingga justru menjadi beban bagi masyarakat.
Baca Juga: Kabar Duka di Pilkada 2020, Cabup Barru Sulsel Meninggal di Hari Pencoblosan, Diduga Karena Covid-19
"Dari sisi harga vaksin, jangan sampai ada kesan pemerintah berbisnis vaksin," tuturnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari MPR RI.
Pemerintah juga diminta untuk memberikan subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu, dan menggratiskan bagi masyarakat miskin.
"Tentu harus ada yang disubsidi, tapi tidak semua. Artinya masyarakat yang tidak berkemampuan dan rentan itu yang diutamakan dan diberi subsidi," katanya.
Baca Juga: Bersaing dengan Vaksin Pfizer dan Moderna, Vaksin Batan Universitas Oxford 90 Persen Efektif
Gus Jazil mengatakan, setelah pemerintah mengumumkan kehadiran vaksin maka selanjutnya kapan vaksin bakal diedarkan dan siapa sasaran utamanya juga harus disosialisasikan sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya.
"Kapan diedarkan, kepada siapa saja, itu menurut saya perlu disampaikan supaya masyarakat menjadi tenang. Jadi ada harapan bahwa vaksin ini memang yang dipilih oleh pemerintah," urainya.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tidak perlu terlalu khawatir terhadap risiko atau efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh vaksin ini. Sebab, menurutnya, pemerintah pasti tidak akan menjerumuskan warganya.
Baca Juga: Meski Unggul di Pilkada Surakarta 2020, Gibran-Teguh Sebut Hasil Suara Tak Sesuai Target
"Soal risiko atau efek samping dari vaksin ini tentu pemerintah yang tahu itu, tapi nggak mungkin pemerintah menjerumuskan warganya dengan vaksin yang tidak sesuai standar," katanya.
Dengan jumlah vaksin yang terbatas, saat ini untuk tahap pertama kedatangan hanya 1,2 juta, Gus Jazil meyakini pemerintah sudah memiliki data siapa yang menjadi prioritas untuk diberikan vaksin.
"Pemerintah pasti sudah punya data dan petanya siapa yang prioritas untuk diberikan vaksin terlebih dahulu. Saya yakin itu, kalau belum punya data ya kebangetan," katanya.
Baca Juga: Berkelana ke Negara Arab Saudi, Mahfud Md Jalin Kerja Sama Pengembangan Islam Moderat
Diketahui, saat ini vaksin tersebut disimpan di Kantor Pusat PT Bio Farma, Kota Bandung. Sampel vaksin akan diambil untuk pengujian mutu oleh tim dari BPOM dan Bio Farma untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Rencananya, pemerintah segera mendatangkan lagi 1,8 juta vaksin yang diperkirakan bakal tiba di Indonesia pada Januari 2021 mendatang.***
