Network
PR CIREBON – Atas peristiwa penembakan yang terjadi pada 6 laskar (anggota) Front Pembela Islam yang tewas ditembak oleh aparat kepolisian tersebut mendapat tanggapan dari politisi Partai Gerindra Fadli Zon.
“Pertama, saya ingin menanggapi bahwa dalam peristiwa apapun yang tidak ada kaitannya dengan terorisme dan separatisme, tidak boleh ada darah setetespun yang tertumpah,” tutur politisi Partai Gerindra Fadli Zon dalam video yang diunggahnya pada kanal Youtube Fadli Zon Official, Senin, 7 Desember 2020.
Fadli Zon mengatakan, apabila peristiwa tersebut tidak ada keterkaitannya dengan terorisme ataupun separatisme, maka tidak boleh ada setetespun darah yang tertumpah.
Baca Juga: Kasus Video Asusila Mirip Gisel Belum Terungkap, Kejati DKI Jakarta Siapkan Dua Jaksa Peneliti
Ia menjelaskan bahwa hal itu tercantum dalam konstitusi negara yang berbunyi “melindungi segenap tumpah darah Indonesia”.
Dalam peristiwa itu juga, lanjut Fadli Zon, terdapat dua pihak yang sama-sama mempunyai versi keterangan masing-masing dan keduanya saling bertolak belakang.
Informasi dari pihak kepolisian mengatakan bahwa aparat kepolisian sedang membuntuti (mengikuti) iring-iringan dari mobil yang dikendarai oleh Habib Rizieq Shihab dan para pengawalnya, kemudian terjadi tembak-tembakan yang selanjutnya karena untuk melindungi diri, aparat kepolisian menembak balik sehingga 6 orang tewas.
Selanjutnya, informasi dari pihak Front Pembela Islam (FPI) mengatakan bahwa Habib Rizieq dan keluarga sedang menuju ke wilayah Karawang Timur untuk mengadakan pengajian internal yang kemudian dihadang oleh preman OTK. Preman OTK tersebut tidak memiliki identitas atau seragam.
Kemudian preman OTK ini menembaki mobil dari para pengawal Habib Rizieq yang selanjutnya para pengawal HRS diculik oleh preman OTK dan tidak diketahui keberadaannya.
Atas kedua informasi tersebut, Fadli Zon menuturkan, ini merupakan sebuah berita yang mengejutkan, karena ada dua informasi yang saling bertolak belakang.
Baca Juga: Soal Bentrokan FPI vs Polri, DPR Sebut Polisi Bertindak Benar dan Cukup Beralasan Lakukan Penembakan
Terlepas dari kedua informasi tersebut, Fadli Zon meyakini bahwa Habib Rizieq Shihab dan para pengikutnya merupakan warga negara Indonesia yang beragama muslim yang cinta damai serta memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Tanah Air dan bangsa ini, mereka tidak akan menggunakan kekerasan.
Terkait dengan kepemilikan senjata pada laskar FPI, Fadli Zon mengatakan, FPI tidak pernah menggunakan senjata dalam bentuk apapun. Ia juga mengatakan bahwa FPI tidak mungkin memiliki senjata.
Kemudian Fadli Zon juga mempertanyakan terkait pernyataan bahwa FPI memiliki senjata, “FPI tidak pernah memiliki senjata, dan senjatanya itu darimana?,” tutur Fadli Zon mempertanyakan.
Baca Juga: BMKG Prediksi Besok Jawa Tengah Berpotensi Hujan, Perlu Diwaspadai Petugas Penyelenggara Pilkada
Untuk itu, Fadli Zon meminta peristiwa tersebut harus segera diselidiki oleh sebuah tim independen, dan kalau perlu dilakukan pembentukan tim gabungan pencari fakta yang independen sehingga betul-betul terungkap nantinya siapa yang melakukan kesalahan dalam peristiwa ini.
Lebih lanjut, Fadli Zon menuturkan dirinya bersaksi bahwa Habib Rizieq Shihab adalah orang yang baik, orang yang banyak pengikutnya, dan Ia juga yakin bahwa Habib Rizieq sangat mencintai Tanah Air.
Selain itu, Fadli Zon menyebutkan, kasus ini harus segera diselidiki dan jangan sampai peristiwa ini nantinya dicap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sangat brutal di tengah pandemi Covid-19.
“Nyawa Kelihatannya begitu murah dengan tembakan peluru dari aparat kepolisian, padahal peluru itu datangnya dari rakyat dan juga dibiayai oleh rakyat, dan tidak boleh kemudian peluru itu juga menghadang kepada rakyat,” ujar Fadli Zon.
Mantan Wakil Ketua DPR itu juga mengajak kepada masyarakat untuk terus mengikuti kasus ini secara seksama, agar tidak terjadi lagi upaya-upaya diskriminasi hukum terhadap mereka yang bersuara vokal termasuk kepada mereka yang melakukan kritik kepada pemerintah agar diskriminasi hukum ini tidak terjadi lagi dan tidak menjadi kemunduran bagi demokrasi Indonesia.
