Network
PR CIREBON - Sejumlah rentetan kasus yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS) sejak kepulangannya pada 10 November lalu tampaknya tidak ada habisnya.
Bermula dari penyambutan imam besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut di Bandara Soekarno-Hatta yang dianggap menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan (prokes), kemudian acara pernikahan putrinya di daerah Petamburan, Jakarta Pusat sampai acara keagamanan di Bogor, Jawa Barat yang semuanya dianggap melanggar prokes.
Belum selesai kasus langgar prokes, kini HRS harus menghadapi masalah terkait dirinya yang sakit, kemudian menolak untuk mempublikasikan hasil dari tes swabnya di Rumah Sakit Ummi Bogor, Jawa Barat.
Baca Juga: Ketum PBNU Positif Covid-19, Menag Fachrul Razi: Semoga Cepat Sembuh hingga Bisa Bimbing Umat Lagi
Saat ini kasus tersebut sedang dilacak oleh pihak kepolisian atas perintah istana.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik sekaligus filsuf Rocky Gerung mengatakan bahwa kasus HRS menolak mempublikasikan hasil tes swabnya dianggap sebagai isu yang dipaksakan dan melanggar hak privasi.
"Setiap orang berhak untuk cari tempat tes PCR, bahkan bisa diundang ke rumah, karena demi privasi. Jadi kalau dia (HRS) di rumah sakit itu karena privasi, kalau dia pulang diam-diamh juga karena privasi," katanya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Youtube Rocky Gerung pada 29 November 2020.
Baca Juga: Pengawas Pilkada Berhak Bubarkan Kerumunan Kampanye, Bawaslu: Tidak Perlu Takut, Ada PKPU 13
Menurut Rocky, banyak pejabat publik lain yang positif Covid-19 tapi tidak dipublikasikan hasil tes swabnya.
"Banyak pejabat yang diam-diam positif Covid-19, tapi tidak dipublikasikan," ungkapnya.
Rocky juga mengomentari Wali Kota Bogor, Bima Arya yang diduga ingin mempolisikan HRS terkait kasusnya yang menolak publikasi hasil tes swab.
"Bima ini terseret dalam arus komunikasi istana. Sebenarnya dia bisa menentukan sendiri sikapnya," katanya.
Baca Juga: Anies dan Ganjar Tertuduh, Jokowi Nilai Kasus Covid-19 Pekan Ini Memburuk: Lebih Banyak, Hati-hati
Dari hasil pengamatan, Rocky mengungkapkan bahwa Covid-19 ini sudah dipolitisasi oleh pemerintah dengan berbagai alasan, bahkan dengan seolah kriminalisasi seseorang dalam nama Covid-19.
"Jadi pemerintah ini mempolitisir Covid-19, mengkriminalkan orang dengan alasan Covid-19, merampok uang negara dengan alasan Covid-19. Jadi Covid-19 jadi permainan politik istana tuh," ucap mantan dosen Universitas Indonesia (UI) tersebut.
"Jelas saja HRS akan disorot, karena dia tokoh politik yang sedang kontroversi tuh," imbuhnya.
Baca Juga: Tok! Sepuluh Lembaga Negara Non-Kementerian Dibubarkan Lewat Perpres Nomor 12 Tahun 2020
Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengatakan bahwa rumah sakit dan pejabat pemerintah tidak boleh membuka privasi pasien tentang hasil tes swabnya.
"Saya telah memerintahkan menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit dan pejabat pemerintah untuk tidak membuka privasi pasien yang dirawat karena virus korona. Hak-hak pribadi mereka harus dijaga," kata Presiden Joko Widodo dalam akun Twitter @jokowi pada 3 Maret 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com.
Saya telah memerintahkan menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit dan pejabat pemerintah untuk tidak membuka privasi pasien yang dirawat karena virus korona. Hak-hak pribadi mereka harus dijaga.
Begitu juga media massa, saya minta untuk menghormati privasi mereka. pic.twitter.com/8wQXNjgl8t— Joko Widodo (@jokowi) March 3, 2020
Tentunya ini menjadi catatan bagi pihak istana dan Wali Kota Bogor terkait tindakan hukum yang diambil terkait kasus penolakan publikasi hasil tes swab HRS.***
