Network
PR CIREBON – Kegiatan kerumunan massa, termasuk reuni 212, disarankan dilarang oleh pemerintah sebab berpotensi menambah kasus Covid-19.
Hal itu diutarakan oleh Akademisi epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad, yang menyarankan pemerintah untuk terus melarang kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa.
"Bukan mengimbau, tapi melarang kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Kemudian aturan itu ditegakkan tanpa pandang bulu," kata Riris di Jakarta pada Kamis, 26 November, dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Menurut Riris jika masih banyaknya kegiatan yang menimbulkan kerumunan, kasus penularan Covid-19 akan semakin sulit dikendalikan.
"Akan terus merangkak naik kalau kita tidak efektif dalam pencegahan," katanya.
Baca Juga: Kasus Suap Menteri Edhy, KPK Ingatkan Pejabat Tidak Memanfaatkan Jabatan Demi Kepentingan Pribadi
Prinsipnya, semakin meningkat mobilitas orang akan semakin meningkat pula penularan Covid-19. Pencegahannya yakni dengan seberapa konsisten penerapan protokol kesehatan dijalankan. Riris berharap semua pihak bisa menahan diri untuk membuat kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Dia juga menyarankan pertemuan dengan banyak orang dijalankan saja secara online, karena kasus positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian harus dihentikan, termasuk rencana reuni 212.
Sementara itu, Indonesia kembali mencatatkan rekor jumlah kasus positif Covid-19 harian yang mencapai 5.534 pada Rabu, 25 November 2020. Penambahan kasus di Jakarta sebanyak 1.273, paling tinggi dibandingkan daerah lain, jumlah pasien meninggal pun paling banyak, yakni 17 orang.
Baca Juga: Nekat Lewati Kawat Berduri Setinggi 3000 Meter, Pesenam Korea Utara Menyeberang ke Selatan
Sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212 berencana mengadakan reuni di Lapangan Monumen Nasional pada 2 Desember. Terkait rencana itu, penyelenggara sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada awal September lalu. Namun, pengelola sudah menolak Monas dijadikan lokasi reuni 212.
Anies juga tidak memberikan izin reuni 212 karena kegiatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono juga menegaskan Kepolisian tidak akan mengizinkan reuni 212 di daerah manapun. Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman bahkan mengancam akan menindak tegas jika ada pihak yang ngotot menggelar acara reuni 212.
Baca Juga: Pasca Edhy Prabowo Ditetapkan Tersangka, Presiden Tunjuk Luhut Sebagai Menteri KKP Ad Interim
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai saat ini tak perlu lagi gerakan-gerakan massa, seperti reuni 212. Menurutnya, masyarakat sudah menikmati kondisi dalam negeri yang damai dan tenang.
"Saya pikir semuanya berjalan baik saja lah. Kita semuanya sudah menikmati suasana seperti ini. Saya yakin kalau kita lihat masyarakat sekarang sudah happy, suasana tenang," kata Moeldoko, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, FPI-GNPF U-PA 212 melalui siaran pers menyatakan reuni 212 bukan tidak dilaksanakan, tapi ditunda dengan mempertimbangkan kondisi terakhir perkembangan wabah Covid-19. Namun penyelenggara mengancam akan tetap menggelar reuni jika pemerintah membiarkan kerumunan lainnya.***
