Network
Sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212 berencana mengadakan reuni di Lapangan Monumen Nasional pada 2 Desember. Terkait rencana itu, penyelenggara sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada awal September lalu. Namun, pengelola sudah menolak Monas dijadikan lokasi reuni 212.
Anies juga tidak memberikan izin reuni 212 karena kegiatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono juga menegaskan Kepolisian tidak akan mengizinkan reuni 212 di daerah manapun. Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman bahkan mengancam akan menindak tegas jika ada pihak yang ngotot menggelar acara reuni 212.
Baca Juga: Pasca Edhy Prabowo Ditetapkan Tersangka, Presiden Tunjuk Luhut Sebagai Menteri KKP Ad Interim
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai saat ini tak perlu lagi gerakan-gerakan massa, seperti reuni 212. Menurutnya, masyarakat sudah menikmati kondisi dalam negeri yang damai dan tenang.
"Saya pikir semuanya berjalan baik saja lah. Kita semuanya sudah menikmati suasana seperti ini. Saya yakin kalau kita lihat masyarakat sekarang sudah happy, suasana tenang," kata Moeldoko, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, FPI-GNPF U-PA 212 melalui siaran pers menyatakan reuni 212 bukan tidak dilaksanakan, tapi ditunda dengan mempertimbangkan kondisi terakhir perkembangan wabah Covid-19. Namun penyelenggara mengancam akan tetap menggelar reuni jika pemerintah membiarkan kerumunan lainnya.***
