PR CIREBON - Berita kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) sudah lama menjadi sorotan. Namun kali ini menjadi santer lagi lantaran beredar video terbaru berdurasi satu setengah menit yang menampilkan bahwa HRS akan segera kembali ke tanah air, Indonesia.
Hal tersebut menarik perhatian Refly Harun, seorang pakar Hukum Tata Negara untuk memberikan komentar. Sebelumnya, melalui kanal Youtube pribadinya di @Refly Harun, ia sudah sering membahas terkait kepulangan HRS tersebut.
Akan tetapi, kali ini Refly memberikan pandangannya tentang kepulangan HRS berdasarkan perspektif hukum tata negara dan HAM.
Baca Juga: Orang Indonesia Makin Lucu, Komeng: Pelawak Tersaingi, Kebebasan Dijaga Ketat Sensor Sekarang
Refly mengatakan bahwa adalah hak warga negara untuk pulang dan kembali ke tanah airnya. Bahkan seharusnya pemerintah membantu kepulangan tersebut.
"Tapi kan kita tahu, yang pulang ini Habib Rizieq. Beliau besar pengaruhnya terhadap politik kanan di Indonesia. Yang mana pemerintahan yang sekarang yang tidak berasal dari kanan tentu keberatan,"ujar Refly dalam video yang rilis pada Selasa, 27 Oktober 2020 ini.
Refly mengemukakan bahwa di Indonesia sederhana saja, yakni membagi pandangan politik menjadi tiga golongan. Golongan kanan, golongan kiri dan golongan tengah.
Baca Juga: Bukan Kebencian pada NU, Polri Ungkap Motif Pernyataan Gus Nur sebagai Rasa Peduli, Benarkah ?
Golongan kanan yang dimaksud Refly sendiri adalah berasal dari kubu islam. Sedangkan golongan kiri berasal dari kubu nasionalis.
Kepulangan Habib Rizieq, menurut Refly, akan berpengaruh dalam konstetasi Pilpres 2024. Namun, Refly menegaskan bahwa meskipun demikian, tidak ada halangan bagi yang bersangkutan untuk pulang, dan tidak ada hak bagi pemerintah untuk melarang.
"Karena kewajiban negara adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia"ucap Refly.
Baca Juga: Jokowi Suka Melempar Bantuan dari Mobil, Refly Harun: Protokoler, Tapi Penghinaan Masyarakat Bawah
Menurut Refly, Negara bahkan harus pro aktif untuk membantu warga Negaranya yang terkatung katung di negeri lain dan ingin pulang. Namun sebaliknya, reaksi dubes negeri yang berada di Arab Saudi malah terkesan mempersulit kepulangan HRS dengan dalih masih ada permasalahan.
"Permasalahan apa? Ya kalau masih ada masalah seharusnya diselesaikan"kata Refly.
Refly menyimpulkan bahwa ada persoalan politik yang sedang bermain dalam kasus ini. Namun, diluar persoalan politik tersebut, Refly menegaskan tentang hak warga negara dan kemanusiaan.
"Persaingan politik tidak boleh menghalangi hak warga negara untuk kembali ke tanah airnya. Nanti, saatnya kalau harus berkompetisi dalam politik maka berkompetisilah secara sehat, sesuai hukum, karena kita adalah negara hukum"ucap Refly.
Terakhir, Refly menyarankan untuk tidak menghalangi kepulangan HRS. Ia juga menantikan akan ada kemeriahan politik yang seperti apa setibanya HRS ke Indonesia.
***