Network
PR CIREBON - Pengamat politik Rocky Gerung secara blak-blakan membandingkan Jokowi dengan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Hal itu ia sampaikan kala menjadi tamu undangan di program Mata Najwa edisi Rabu, 21 Oktober 2020. Perlu diketahui, program dengan nama episode "Sampai di Mana" itu memang membahas satu tahun Jokowi-Ma'ruf.
Selain Rocky Gerung, ada anggota DPR fraksi PKS Mardani Ali Sera, dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari.
Lalu, Najwa Shihab juga turut mendatangkan tamu anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Aria Bima, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dany Amrul Ichdan, politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago dari jarak jauh.
Baca Juga: Surati Menkes Soal Vaksinasi Covid-19, IDI: Jangan Tergesa-gesa dan Harus Dipersiapkan dengan Baik
Mulai dari pandemi hingga masalah demokrasi di tahun pertama Jokowi-Maruf Amin pun turut dibahas dalam acara ini.
Menurut Rocky, label anti-Pancasila untuk Habib Rizieq tidak sesuai. Baginya, Habib Rizieq justru lebih pancasilais ketimbang Presiden Jokowi.
"Bahkan dia (Habib Rizieq) lebih mengerti isi itu (Pancasila) dibandingkan Presiden Jokowi karena dia menulis tesis tentang itu, kan?"
"Jadi semua parameter yang dipasangkan pada Habib Rizieq berbalik menjadi ukuran pada rezim ini," ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari kanal Najwa Shihab, Kamis 22 Oktober 2020. dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari video YouTube Najwa Shihab pada acara Mata Najwa.
Baca Juga: KAMI Bukan Teroris dan Tidak Takut Ditangkap, Gatot Nurmantyo: Saya Tetap Macan, Bukan Kucing Kurap
"Lebih pancasilais mana, Habib Rizieq, yang berusaha menghadirkan keadilan sosial, atau Presiden Jokowi, yang menghasilkan Undang-undang Omnibus Law yang tidak berpihak kepada rakyat?" tanyanya.
Rocky gerung juga menggunakan istilah "kleptokrat" alias pihak-pihak yang terlibat dalam kleptokrasi atau "pemerintahan para pencuri" saat mengomentari soal UU Cipta Kerja.
"UU ini adalah pesanan sekelompok orang yang punya uang. Pemerintah terpaksa terima karena dia dapat ijon duluan. Dan itu dinikmati kleptokrat," tegasnya.
Sebelumnya, Rocky Gerung diminta oleh Najwa Shihab untuk memberi nilai satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Rocky Gerung lalu mengeluarkan skor A minus, kemudian menyinggung hasil jajak pendapat surat kabar Kompas. Menurut Rocky, jajak pendapat itu menunjukkan bahwa 45,2 persen masyarakat tak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf.
"Sekarang di bawah 50 persen, itu artinya ini tahun pertama lo udah hilang. Ini seperti malam pertama pasangannya enggak puas, mestinya perkawinanya bubar kan,” tutur Rocky.
Baca Juga: Bedah UU Cipta Kerja dengan Bima Arya, Prof Djohermansyah: Sebagian Kewenangan Daerah Ditarik Pusat
Bila ditarik lebih jauh, Rocky juga sempat blak-blakan mengungkap alasannya sering memberikan kritik pedas pada Presiden Jokowi dalam Podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.
Secara tegas, Rocky mengatakan bahwa dirinya tidak ingin memberikan ruang kepada pemerintahan.
Menurut Rocky, jika dirinya memberikan ruang kosong itu, berarti ia memberikan apresiasi pada kekuasaan.
"Soal kritik pada presiden saya memang tidak ingin menyisakan ruang, sebab begitu ruang itu disisakan tadi, seolah memberi applause pada kekuasaan," ujar Rocky Gerung.
Rocky juga menilai bahwa tidak adanya kritikan terhadap kinerja presiden justru akan membuat pendukung presiden berhura-hura. Utamanya, para pendukung yang tidak memiliki argumen.
"Lalu gerombolan penjilat, kaum fanatik yang tanpa argumen mendukung presiden itu lalu hura-hura," sambungnya.
Sebaliknya, Rocky Gerung akan menghargai pendukung Presiden yang mempunyai argumentasi kuat untuk memberikan pembelaan pada Presiden.
"Saya sering bertengkar dengan Akbar, tapi saya lihat Akbar punya kemampuan membela presiden dengan argumentasi, kalau itu saya hormati. Karena itu saya bisa bertengkar, tapi kalau nggak punya argumen saya nggak bisa bertengkar kan," ucapnya.
Baca Juga: Jangan Hanya Jumlah Utang Luar Negeri, Bamsoet: Harus Tanya Sri Mulyani, Pemanfaatan Dimana ?
Rocky Gerung menyebut bahwa presiden dipilih berdasarkan dua dukungan, yakni secara legalitas dan legitimasi.
"Tapi yang lebih penting adalah tentu presiden dipilih dengan dua dukungan yaitu legalitas dan legitimasi.
Legalitas adalah aturan negara atauran hukum, dipilih atau terpilih," ujarnya.***
