PR CIREBON – Dalam Pilkada Serentak yang akan berlangsung, tidak hanya penyelenggaraannya yang menjadi sorotan karena dilaksanakan di tengah pandemi, tetapi juga wacana tentang praktik politik dinasti.
Sebagaimana diberitakan dalam Wartaekonomi.co.id dengan judul sebelumnya "Kesal dengan Pemerintahan Jokowi, PKS Lantang: Negara Ini Bukan Perusahaan Keluarga!", terkait hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS dan anggota DPR RI Mulyanto, mengaku kecewa dengan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya abai terhadap berkembangnya praktik tersebut.
Menurutnya, sikap tersebut berbahaya bagi masa depan demokrasi. Hal itu disebabkan akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional.
Baca Juga: Ditengah Isu Omnibus Law, Jokowi Kejar Target Proyek Pembangunan Jalan Tol Baru Sepanjang 2.724 Km
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa seharusnya pemerintah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi.
“Pandangan saya politik yang modern mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional. Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis,” katanya, kepada wartawan pada Kamis, 22 Oktober kemarin.
Lebih lanjut ia bahwa mengatakan bangsa ini tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi.
Baca Juga: TNI-Polri Berhasil Gagalkan Jual Beli Senapan Serbu di Papua yang Dilakukan oleh Anggota Brimob
Kalau politik dinasti dibiarkan selamanya, lanjut Mulyanto, Indonesia akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan, tetapi karena kedekatan.
"Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Selain itu, ia meminta pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Pemerintah juga didorong untuk membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangnya praktik politik dinasti.
Baca Juga: Dini Purwono Sebut Publik Dapat Segera Mengakses Naskah UU Ciptaker Setelah Ditandatangani Presiden
“Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu. Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga,” tegasnya.***