Network
PR CIREBON – Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebabkan oleh buruknya komunikasi publik terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek. Untuk itu ini sebuah masukan dari luar. Kita segera berbenah diri untuk menyampaikan dengan baik," kata Moeldoko pada Rabu, 21 Oktober lalu.
Sebagaimana diberitakan dalam Wartaekonomi.co.id, dengan judul sebelumnya "Sindir Kemarahan Jokowi pada Menteri, Orang PKS: Didatangi Rakyat, Eh Malah Pergi", Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, berkomentar mengenai teguran Presiden kepada para pembantunya tentang buruknya komunikasi publik tersebut.
Baca Juga: Tidak akan Menghentikan Protokol Kesehatan, Kemenkes Sebut Vaksin Covid-19 Bukan Akhir dari Pandemi
“Kalau di sepakbola, kalau tim tidak perform yang disalahkan bukan pemain tapi pelatih. Justru menyalahkan menteri bukan sikap yang baik,” kata Mardani kepada wartawan pada Jumat, 23 Oktober 2020, dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Menurutnya, terkait komunikasi publik tersebut, Presiden Jokowi sendiri kerap kali mementingkan hal lain ketika ratusan ribu rakyat Indonesia melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Istana Negara. Saat itu, Presiden Jokowi justru tidak menemui masyarakat.
Ia berpendapat bahwa seharusnya Presiden Jokowi menemui masyarakat. Hal itu disebabkan layaknya seorang ayah bagi rakyat, demonstran yang menolak Omnibus Law sudah sepatutnya ditemui Presiden.
Baca Juga: Kemensos Pastikan BPNT dan BST Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Masih Berlanjut hingga 2021
“Presiden itu ayah bagi rakyatnya. Presiden juga guru bagi bangsanya. Tidak ada di tempat dan tidak menemui perwakilan demonstran tidak menunjukkan sikap ayah dan guru yang baik. Padahal itu saat yang pas meredakan perbedaan pendapat,” ujarnya.***
