PR CIREBON - Pengamat Politik dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani adalah pahlawan keutuhan NKRI karena berani mempertaruhkan reputasi politik demi buka intoleransi di Sumatera Barat.
Lebih lanjut, Boni menyebut isu intoleransi membuat muncul program sertifikasi penceramah agama, seiring dengan lemahnya kompetensi penceramah yang menimbulkan provokasi dan bencana bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam politik pilkada, isu agama selalu dijadikan faktor determinan yang mengubah citra politik, sehingga politisasi agama sudah menjadi barang dagang wajib politik saat ini.
Baca Juga: Telat Proses Raperda Jember, Khofifah Tegas Hukum Bupati Faida Tanpa Gaji Selama 6 Bulan
Padahal gerakan ini bukan lagi murni gerakan keagamaan, bahkan merusak citra agama. Untuk itu, Puan Maharani menyampaikan hal yang dirasakan banyak orang menjadi episentrum dari gerakan radikal tersebut.
"Puan Maharani menyampaikan apa yang dia lihat dan dirasakan banyak orang bahwa ada daerah-daerah yng menjadi sentrum dari gerakan radikal ini. Kita bisa sebut itu Jawa Barat, Sumatera Barat, termasuk Banten, dan Jakarta," ungkap Boni Hargens saat dihubungi RRI di Jakarta, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com pada Rabu, 09 September 2020.
Alih-alih mengejek, Boni justru mengagumi tindakan Puan selayaknya pahlawan, berani membuka kotak pandora yang menyelubungi Sumbar saat orang lain enggan mengungkap hal tersebut.
Baca Juga: DPR Ragu Keampuhan Vaksin Sinovac, Alex: Mutasi Covid-19 Bukannya Lebih Ganas ?
"Mbak Puan justru seorang pahlawan, karena ia berani mempertaruhkan reputasi dan nama baiknya untuk membuka kotak Pandora persoalan yang nyata tetapi sungkan diungkap banyak orang," tambah Boni.
Adapun Pancasila memang terancam dengan kebangkitan kelompok radikal ini, sehingga butuh para pemberani yang rela bersuara tanpa peduli pertaruhkan segalanya, semua demi keutuhan NKRI.
"Apa yang terjadi jika 2024 nanti yang menjadi presiden adalah kandidat dari kelompok ini? Masihkah kita akan berbicara demokrasi Pancasila yang ditetapkan para pendiri bangsa atau jangan-jangan nanti Pancasila berubah menjadi Piagam Jakarta?" ujar Boni melanjutkan.
Baca Juga: Pilihan Masyarakat Suka Dipengaruhi Oligarki, MPR: Harus Ditekan dengan Pendidikan Politik
Bahkan, Boni mengajak partai politik lain untuk harus meniru PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sejauh ini masih terdepan dalam melawan radikalisme.
Sedangkan selama ini, calon kepala daerah yang ditetapkan Parpol harus benar-benar melihat rekam jejak mereka, sehingga ini mencegah terjadinya calon benih teroris.
"Mau jadi apa bangsa ini ke depan jika daerah-daerah sudah dikepung oleh kepala-kepala daerah yang antitoleransi dan antipancasila?" tandasnya.
Baca Juga: DPR Bingung Harga Vaksin Covid-19 Berbeda dari BUMN dan Menristek, Mulan: Jangan Bebani Rakyat, Pak
Sebagai informasi, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyelipkan harapan agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila saat mengumumkan bakal calon yang diusung PDIP dalam Pilkada Sumbar.
"Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," demikian pernyataan Puan Maharani yang memicu kontroversi pada Rabu, 02 September 2020 lalu.***