Soal Etika Moeldoko Ambil Bagian di KLB Demokrat, Mahfud MD: Sejak Dulu KLB Itu Selalu Ada Orang Istana

PR CIREBON – Menko Polhukam Mahfud MD, memberikan pernyataan terkait etika Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, yang ambil bagian di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tanpa mengomunikasikan dengan Presiden Jokowi.

Pernyataan itu diungkapkan Mahfud MD saat diwawancarai Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa pada Rabu, 10 Maret 2021 malam.

Mahfud MD tak menjawab secara langsung apakah Moeldoko beretika atau tidak, namun dirinya mengatakan bahwa itu tergantung dari penilaian masing-masing orang.

Baca Juga: POPULER HARI INI: Maria Vania Kagumi Sosok ‘Pangeran Kiwil’ hingga Deddy Corbuzier Soal Nasib Dewa Kipas

“Orang bisa menilainya berbeda-beda, tergantung pada motifnya. Ada yang bilang itu tidak benar, ada yang bilang itu biasa-biasa saja gitu,” katanya.

Terlepas beretika atau tidaknya Moeldoko selaku orang Istana yang ambil bagian dalam KLB Partai Demokrat, Mahfud MD mengatakan bahwa hal itu sudah biasa terjadi.

Menurut Mahfud MD, keikutsertaan orang Istana dalam sebuah gelaran KLB itu sudah terjadi sejak dulu.

Baca Juga: Ramalan Horoskop Cinta Hari Ini, 11 Maret 2021: Hari Sempurna untuk Zodiak Aries, Taurus, Gemini

“Tetapi kalau alasannya bahwa itu orang Istana, sejak dulu KLB tandingan itu selalu ada orang Istana. Cuma kalau pertanyaannya kader, itu soal lain, soal etika masing-masing,” ujarnya.

Sama seperti kejadian KLB Partai Demokrat, kata Mahfud MD, banyak kader yang mengaku bagian dari partai lalu kemudian mengikuti KLB tandingan.

“Dulu, di muktamar-muktamar tandingan itu juga banyak orang bukan kader tiba-tiba ngaku ketua DPW, ketua wilayah ini, ketua wilayah itu, padahal nggak pernah muncul di partai, bukan siapa-siapa.

Baca Juga: Darmizal Nangis Saat Konpres Demokrat KLB, Ossy Dermawan: Tangisan Takkan Jadikan Moeldoko sebagai Ketum

Namun begitu, kader yang mengaku-ngaku tadi pada akhirnya akan ‘menghilang’ saat pengadilan memutuskan apakah KLB dan hasilnya sah atau tidak.

“Sesudah selesai pengadilan mereka juga nggak aktif lagi di partai,” katanya.

Dengan begitu, Mahfud MD mengatakan, masyarakat cukup menunggu saja keputusan pemerintah perihal sah atau tidaknya KLB Partai Demokrat, dan tak perlu terlalu mempermasalahkan soal etika.

Baca Juga: Soroti Tudingan Negatif Rumah DP 0 Rupiah, Musni Umar: Narasi Konyol, Tujuannya Jelekkan Anies Baswedan

“Sudah biasa begitulah. Sudah biasa terjadi. Sehingga kalau masalah etika biarkan saja, saya mengajak masyarakat tinggal tunggu saja keputusan pemerintah,” ungkapnya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari unggahan video kanal YouTube Najwa Shihab pada Kamis 11 Maret 2021.

Diketahui, Menkumham Yasonna Laoly memastikan lembaga yang dipimpinnya akan objektif menilai terkait kisruh yang terjadi di kepengurusan Partai Demokrat.

"Kami objektif menilainya dan tunggu saja hasilnya," kata Yasonna Laoly pada Selasa 9 Maret 2021, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.

Baca Juga: Kode Redeem FF Terbaru Hari Ini, 11 Maret 2021: Buruan Klaim Hadiahnya Sebelum Kadaluarsa

Yasonna Laoly mengaku sudah mendapatkan laporan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, terkait laporan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang datang menyerahkan berkas terkait KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, akhir pekan lalu.

"Saat ini kami melihat masalah itu masih masalah internal (Partai) Demokrat," ujar dia.

Ia kembali menegaskan, kementerian itu akan bersikap objektif dalam menilai berkas-berkas terkait kepengurusan Partai Demokrat.

Baca Juga: Ramalan Shio Hari Ini, 11 Maret 2021: Monyet, Ayam Jago, Anjing, Babi, Undang Peruntungan Bukan Undi Nasib

"Kami akan menilai sesuai AD dan ART partai dan juga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar dia.***