PIKIRAN RAKYAT - Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FHPTK) Kabupaten Cirebon terus mengupayakan hak para honorer terus meningkat, salah satunya dengan menyerahkan draf perbub ke Bupati Cirebon, Imron Rosyadi.
Sesuai data yang diterima, FHPTK Kabupaten Cirebon menyerahkan Perbub tersebut, bertempat di Gedung Pendopo Bupati di Jalan Tuparev, Kota Cirebon pada Selasa 3 Maret 2020 malam.
Kang Zain selaku created kedua Perbub tersebut menjelaskan, secara historial serta isi kedua Perbub tersebut sampai disetujui pihak dinas kepada bupati.
Baca Juga: Wabah Virus Corona Buat Pertandingan Persija Kontra Persebaya Resmi Ditunda, Sergio Farias Legowo
Termasuk besaran honorarium yang tertuang di Perbub tersebut. Bupati Imron menerima kedatangan FHPTK dengan hangat, serta mendorong perjuangan rekan honorer.
Dalam hal besaran nominal, bupati menyarankan agar diupayakan menggandeng DPRD. Dewan dalam hal ini mengajukan besaran nominal yg dibutuhkan untuk keseluruhan honorer secara tertulis berbasis data PTK yang ada.
"Sehingga Pemda dapat menghitung kemampuan anggaran yang ada dengan ajuan nominal yang diajukan Dewan," papar Zen.
Baca Juga: Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Pendatang Masuk ke Kabupaten Cirebon Bakal Kena Pantau
Sehingga tidak ada silang pendapat antara Dewan dan Pemda terkait besaran honorarium tersebut.
Sementara itu, dalam pertemuan ini, bupati berpesan kepada seluruh pendidik agar bersinergi mendukung program kerja bupati.
Baik dalam hal sebagai pendidik guna menjadi suritauladan yang baik, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, serta tempat tinggal masing-masing.
"Sehingga terciptanya tatanan masyarakat yang beradab. Serta meminta Kang Zain selaku pembina Fhptk untuk terus berjuang mendapingi rekan honorer," harap Imron.
Menanggapi hal itu, pembina FHPTK Zain, mengaku siap sesuai komitmen awal akan mendampingi dan membantu rekan honorer dalam pengupayaan kesejahteraan.
"Yang mana sudah menjadi hak serta keharusan honorer terima, serta siap mensosialisasikan amanat pak bupati terkait sinergitas antara Bupati serta pendidik dalam penciptaan tatanan masyarakat yg beradap," ungkap Zain.***