Network
PR CIREBON - Perang dingin antara Amerika Serikat dan Tiongkok mulai terendus. Terlihat dari adanya saling balas pernyataan terkait isu kebebasan beragama dihadapan GP Ansor PBNU.
Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard Pompeo yang menyebut Partai Komunis Tiongkok merupakan ancaman bagi kebebasan umat beragama, mendapat respon dari pemerintah Tiongkok.
Pemerintah Tiongkok menyampaikan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut. Menurutnya, konstitusi Tiongkok telah memberikan kebebasan beragama dan melindunginya hak-hak minoritas di negaranya.
Baca Juga: Pengamat BUMN Sebut Vaksin Covid-19 Beri Dampak Positif Bagi Ekonomi Khususnya Proyek Padat Karya
"Konstitusi Tiongkok melindungi kebebasan beragama segenap warganya, juga hak-hak sah dari semua etnik minoritas. Hak asasi rakyat semua etnik di Xinjiang sepenuhnya terjamin," kata Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI pada Kamis, 29 Oktober 2020.
Sebelumnya, Menlu AS, Pompeo, mengadakan pertemuan dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Jakarta. GP Ansor merupakan badan otonom yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslim terbesar di Indonesia.
Dalam pertemuan itu, Pompeo menyebut tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan perbuatan Pemerintah Tiongkok di Xinjiang.
Baca Juga: Liburan Panjang Hari Ketiga, Polisi Sebut Jalur Puncak Bogor akan Kembali Normal Hari Ini
"Tidak ada pembenaran atas pengurangan kemiskinan dengan memaksa sterilisasi atau mengambil anak-anak dari orang tua mereka untuk diajar kembali di sekolah asrama yang dijalankan oleh negara," kata Pompeo di hadapan anggota GP Ansor. Pernyataan Pompeo itu merujuk pada kamp-kamp pelatihan yang dibuat oleh Pemerintah Tiongkok untuk masyarakat etnis Uighur.
