Network
PR CIREBON - Pihak Tiongkok menuding Amerika Serikat (AS) sedang berusaha memicu ketidakstabilan di Tibet setelah pemerintahan Presiden Donald Trump menunjuk seorang pejabat Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai koordinator khusus untuk masalah-masalah yang ada di Tibet.
“Masalah yang ada di dalam Tibet merupakan urusan dalam negeri Tiongkok yang tidak memungkinkan adanya campur tangan asing,”ujar Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengumumkan pada Rabu 14 Oktober 2020 bahwa Asisten Menteri Luar Negeri untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Perburuhan Robert Destro akan mengambil posisi tambahan sebagai koordinator khusus untuk masalah Tibet, jabatan yang telah kosong sejak dimulainya masa jabatan Presiden Trump pada 2017.
Baca Juga: Rayakan Hari Pangan Sedunia, Edhy Prabowo: Perikanan merupakan Solusi Pangan di Tengah Pandemi
Tiongkok secara konsisten menolak untuk berurusan dengan koordinator AS dan melihatnya sebagai campur tangan pada urusan dalam negerinya.
“Penunjukan yang disebut sebagai koordinator untuk masalah-masalah yang ada di dalam Tibet merupakan upaya manipulasi politik untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan menciptakan ketidakstabilan di Tibet. Tiongkok dengan tegas menentang itu,” ujar Zhao dalam jumpa pers reguler.
Penunjukan tersebut dilakukan pada saat hubungan AS-Tiongkok telah tenggelam ke titik terendah dalam beberapa dekade karena berbagai masalah, termasuk perdagangan, Taiwan, Hak Asasi Manusia, Laut Cina Selatan, dan virus corona.
Baca Juga: Bank Dunia: UU Ciptaker Dukung Pemulihan Ekonomi dan Pertumbuhan Jangka Panjang
Destro “akan memimpin upaya AS untuk mempromosikan dialog antara Republik Rakyat Tiongkok (RRC) dan Dalai Lama atau perwakilannya, melindungi identitas agama, budaya, dan bahasa Tibet yang unik, serta mendesak agar Hak Asasi mereka dihormati,” ujar Pompeo dalam sebuah pernyataan.
Tiongkok menguasai Tibet pada 1950 dalam apa yang digambarkannya sebagai “pembebasan damai” untuk membantu wilayah Himalaya yang terpencil itu meninggalkan masa lalu “feodalnya”.
“Orang-orang dari semua kelompok etnis di Tibet adalah bagian dari keluarga besar bangsa Tiongkok, dan sejak pembebasan damai, Tibet telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang makmur dan sejahtera,” ujar Zhao.
Baca Juga: Ditemukan Biji Plastik dalam Beras Bulog di Purwakarta, Dedi Mulyadi: Memberi Ancaman pada Kesehatan
Setiap orang di Tibet menikmati kebebasan beragama dan hak-hak mereka dihormati sepenuhnya, tambahnya.
Namun para kritikus, yang dipimpin oleh pemimpin spiritual yang diasingkan, Dalai Lama, mengatakan aturan Beijing sama dengan “genosida budaya”.
Pada Juli, Pompeo mengatakan AS akan membatasi visa untuk beberapa pejabat Tiongkok yang terlibat dalam memblokir akses diplomatik ke Tibet dan terlibat dalam “pelanggaran Hak Asasi Manusia.” Dirinya menambahkan bahwa Washington mendukung “otonomi yang bermakna” untuk Tibet.
Baca Juga: Vanessa Angel Dituntut Enam Bulan Penjara Atas Kepemilikan Psikotropika 20 Butir Pil Xanax
Meski begitu, Trump yang tidak seperti pendahulunya Barack Obama, belum pernah bertemu Dalai Lama selama masa kepresidenannya.***
