Network
PR CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law pada 5 Oktober 2020. Dalam pengesahannya, UU Cipta Kerja menuai banyak komentar dari berbagai pihak, ada yang pro dan ada yang kontra dengan keputusan para Wakil Rakyat tersebut.
Kali ini komentar terkait UU Cipta Kerja atau Omnibus Law datang dari World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia menilai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law yang telah disetujui DPR RI dan menunggu disahkan oleh Presiden Joko Widodo berpotensi mendukung pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.
“UU ini dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan jangka panjang yang tangguh di Indonesia,” demikian kutipan keterangan resmi Bank Dunia, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Baca Juga: Dorong Wisata Domestik, Kemenparekraf Siapkan Program Diskon di Sektor Pariwisata
Upaya pemulihan ekonomi nasional dapat terwujud melalui UU Cipta Kerja atau Omnibus Law karena beleid tersebut menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi sehingga memberikan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk investasi atau bisnis.
Hal tersebut tentu dapat membantu menarik investor sehingga turut menciptakan lapangan kerja dan membantu Indonesia dalam memerangi kemiskinan.
Oleh sebab itu, menurut Bank Dunia, UU Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah pusat untuk melakukan reformasi besar dalam menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan mendukung aspirasi jangka panjang hingga menjadikan masyarakat Indonesia bisa lebih sejahtera.
Baca Juga: Mantan Wakil Ketua KPK Singgung Soal Pengadaan Mobil Dinas KPK di Masa Pandemi Dirasa Kurang Pantas
Meski demikian, Bank Dunia kembali mengingatkan bahwa implementasi maupun pelaksanaan UU Cipta Kerja harus konsisten dan kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
