Network
PR CIREBON - Pemerintah Indonesia sedang gencar melaksanakan Omnibus Law dengan merancang aturan pajak bagi perusahaan over the top (OTT) yang beroperasi di Indonesia, seperti Netflix, Spotify dan lainnya.
Bahkan, Omnibus Law ini akan menyasar Google, Facebook, dan Amazon yang selama ini bukan Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Sehingga, diartikan Omnibus Law BUT ini akan berubah dari semula berdasarkan keberadaan fisik kantornya di Indonesia, menjadi dasar kegiatan ekonomi yang dijalankan di Indonesia.
Meskipun dampak dari pelaksanaan Omnibus Law membuat hadirnya ancaman dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Baca Juga: Selangkah Lebih Maju, WHO Perbarui Panduan Penggunaan Masker Kain Saat Indonesia Sudah Sejak April
Pasalnya, Trump berniat akan melakukan investigasi terkait rencana penerapan pajak pada aplikasi digital yang berasal dari perusahaan negaranya tersebut di beberapa negara, termasuk Indonesia.
Lagipula, Trump merasa perlu mengkhawatirkan skema pajak yang akan diterapkan nantinya, seperti berpotensi adil atau tidak.
Melansir dari RRI, ancaman tersebut ditanggapi sebagai sesuatu yang berlebihan atau lebay oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan.
Baca Juga: Menteri asal Madagaskar Dipecat usai Berniat Habiskan Rp28 M untuk Permen Pereda Pahit Obat Corona
"Saya kira itu sesuatu yang berlebihan (lebay). Nanti kan tinggal dilihat seperti apa skema pajak yang akan diberlakukan pemerintah. Adil atau tidak? Selama pengenaan pajak itu diberlakukan sama dan adil bagi semua pelaku usaha, saya kira mereka juga tidak boleh mempersoalkan karena Indonesia negara berdaulat,"
Lebih lanjut, Heri Gunawan pun menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah seharusnya berupaya dan terus bekerja keras meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.
