Network
PR CIREBON- Anggota Yangon-Eleven dari Dewan Pers Myanmar dan sejumlah jurnalis di The Myanmar Times dikabarkan telah meninggalkan pekerjaan mereka karena adanya pembatasan baru oleh rezim militer yang mengancam kebebasan media.
Pada 13 Februari, Kementerian Informasi (MOI) yang dikelola militer mengeluarkan arahan kepada Dewan Pers Myanmar, mendesak media untuk melaporkan "secara etis" dan "menghindari memicu keresahan publik."
Dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari The Irrawady, arahan itu lantas dengan cepat menjadi viral di media online.
Baca Juga: Anies Baswedan: Jakarta Ambil Momentum Pandemi untuk Atasi Masalah Transportasi
Arahan tersebut menyatakan bahwa beberapa surat kabar, mingguan, dan media online "salah" menggunakan "rezim" untuk badan pengatur junta, Dewan Administrasi Negara (SAC), "yang secara konstitusional dibentuk oleh militer."
“Jadi, jurnalis dan media diinformasikan untuk tidak menggunakan 'rezim atau junta' untuk SAC, yang (bertindak sesuai dengan) ketentuan Keadaan Darurat dan tidak memicu keresahan publik saat mengikuti etika media dalam pemberitaan, ”bunyi arahan tersebut.
Sebagai tanggapan, sebelas anggota Dewan Pers Myanmar hari Rabu mengumumkan bahwa mereka telah mengundurkan diri dari dewan tersebut karena militer berusaha untuk menetapkan undang-undang yang membatasi kebebasan media.
Baca Juga: Marak Diskriminasi Politik, Rusia Disebut Pulau Kebebasan Terakhir di Dunia
U Myint Kyaw, sekretaris gabungan dewan, mengatakan bahwa setelah kudeta, dewan tersebut menghadapi kesulitan dalam upaya melindungi jurnalis yang telah ditahan, ditangkap dan dipukuli dalam beberapa hari terakhir.
