Network
Di The Myanmar Times, lebih dari selusin jurnalis, termasuk beberapa editor terkemuka ruang redaksi meninggalkan pekerjaan mereka setelah menghadapi apa yang mereka pandang sebagai sensor oleh tim manajemen.
Langkah itu diambil pada hari Selasa setelah manajemen surat kabar memaksa salah satu jurnalisnya untuk menghadiri konferensi pers yang diadakan oleh rezim militer.
Baca Juga: Seorang Gadis Disebut Sebagai 'Putri Rahasia' Vladimir Putin, Akui Senang Jadi Pusat Perhatian
Editor dan jurnalis mengatakan kepada The Irrawaddy pada hari Rabu bahwa mereka telah diganggu dalam pemberitaan harian mereka dan telah diinstruksikan untuk menggunakan istilah yang ditentukan oleh Kementerian Informasi yang mengakui kekuasaan militer sejak kudeta.
Wartawan mengatakan bahwa tingkat manajemen outlet media telah melarang penggunaan istilah "kudeta", dan menyuruh mereka untuk menggunakan istilah "transfer kekuasaan" sebagai gantinya.
Selain itu, ketika menyebut posisi panglima militer, istilah "pemimpin kudeta" dan "pemimpin militer" telah dilarang dalam pelaporan.
Baca Juga: Dicopot, Kapolsek Astanaanyar yang Diduga Salahgunakan Narkoba juga Terancam Dipidana
Seorang editor yang telah bekerja untuk The Myanmar Times selama lebih dari sepuluh tahun mengatakan '“Dalam keadaan ini, kami harus membantu orang untuk mengetahui lebih banyak tentang situasi saat ini.
"Pelaporan kami tidak akan berarti jika kami tidak melaporkan tentang krisis saat ini dan penggunaan kata-kata kami diganti dengan yang lemah, ” sambungnya.
“Kami sebagai jurnalis akan merasa malu jika terus bekerja di bawah (penyensoran) seperti itu,” kata redaksi terkait pengunduran dirinya.***
