PR CIREBON - Menyusul sebuah kontroversi tentang praktiknya, sebuah komite parlemen India mempertanyakan Facebook terkait bagaimana media sosial tersebut mengatur tentang konten politik di negaranya.
Facebook regional director Ankhi Das menghadapi kritik setelah sebuah laporan berita yang mengatakan dia menentang penerapan aturan ujaran kebencian kepada seorang politisi dari partai yang berkuasa di India.
Facebook telah dipanggil untuk tampil pada 2 September di hadapan panel teknologi informasi, yang mempertimbangkan masalah seperti penyalahgunaan media sosial.
Baca Juga: ICW Tuding Pemerintah Bayar Jasa Influencer, Menkominfo Buka Suara: Saya Belum Tahu Apa Maksudnya
Diskusi dengan Facebook akan berlangsung selama 30 menit, menurut pemberitahuan yang diterbitkan pada Kamis malam.
"Subjek ini serius karena jangkauan Facebook yang luas di India ... dan potensi ujaran kebencian untuk memicu kekerasan dan perilaku melanggar hukum lainnya," kata anggota panel, yang menolak disebutkan namanya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters.
"Betapa mengkhawatirkannya hal ini, akan ditentukan setelah proses dengar pendapat selesai."
Baca Juga: Deklarasi KAMI dan KITA Dianggap Benturkan Masyarakat, IPR: Pemerintah Dianggap Anti Kritik
Facebook yang memiliki lebih dari 300 juta pengguna di India, pasar terbesarnya tidak menanggapi permintaan komentar.
Facebook telah lama menghadapi kritik karena masalah moderasi konten profil tinggi.
The Wall Street Journal baru-baru ini melaporkan bahwa Das memberi tahu staf bahwa menerapkan aturan ujaran kebencian kepada politisi yang dekat dengan partai berkuasa India "akan merusak prospek bisnis perusahaan di negara tersebut".
Baca Juga: Tegang dan Bikin Gigit Jari, Rekomendasi Drama Korea Thriller yang Bisa Membuat Jantung Berdebar
Partai Kongres yang beroposisi mengkritik Facebook karena kebijakannya, sementara beberapa anggota parlemen dari partai yang berkuasa menuduhnya menyensor suara nasionalis.
Secara terpisah, Reuters minggu ini melaporkan bahwa beberapa karyawan Facebook di Amerika Serikat dan sekitarnya telah mengajukan pertanyaan di forum internal tentang apakah praktik regulasi konten yang memadai diikuti oleh tim India dan menuntut beberapa perubahan.***