Deklarasi KAMI dan KITA Dianggap Benturkan Masyarakat, IPR: Pemerintah Dianggap Anti Kritik

- 21 Agustus 2020, 15:30 WIB
Mantan tokoh dan relawan pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin deklarasikan KITA/
Mantan tokoh dan relawan pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin deklarasikan KITA/ /RRI

PR CIREBON - Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Selasa, 18 Agustus 2020 telah menyulut relawan Joko Widodo-Maruf Amin untuk membuat gerakan serupa, yaitu Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, kehadiran KAMI dan KITA memperlihatkan adanya kesalahan dalam pengelolaan negara oleh pemerintah.

Baca Juga: Tegang dan Bikin Gigit Jari, Rekomendasi Drama Korea Thriller yang Bisa Membuat Jantung Berdebar

"Ini juga bagian kekuasan untuk membelah KAMI. Masyarakat sepertinya ingin dibenturkan dengan masyarakat yang lain," kata Ujang kepada RRI.co.id, Jumat, 21 Agustus 2020, dikutip oleh PikiranRakyat-Cirebon.com.  

Lebih jauh, Ujang mengungkapkan, adanya kelompok tandingan ini biasanya dibentuk oleh penguasa dengan menggunakan pendukung-pendukungnya.

Baca Juga: KAMI Banyak Kritik Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Ketua Koordinator Eks 212: Hanya Sensasi Murahan

"Agar bukan pihak pemerintah yang menjawab ketika KAMI mengkritik. Tapi dari pihak pendukungnya dari KITA. Karena jika pemerintah yang menjawab kritik-kritik dari KAMI, maka pemerintah dianggap anti kriitik dan anti demokrasi oleh rakyat," paparnya.

Ujang mengungkapkan, terbentuknya pihak ketiga seperti KITA disebut akan meng-counter opini dan gerakan aksi KAMI, sehingga gerakan KITA bisa saja menggembosi KAMI.***

Editor: Nur Annisa

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x