Network
PR CIREBON - Pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana menyatakan gerakan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hanyalah gerakan biasa-biasa saja.
Haris berpendapat, deklarasi KAMI hanya untuk menyuarakan refleksi demokrasi, sehingga pemerintah tidak perlu panik.
"Di negara demokrasi hal itu hal wajar para tokoh menyuarakan dengan lantang mengkritisi kebijakan pemerintah, sepanjang kritikannya membangun dan solusi," kata Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisip) Setia Budhi Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Kamis, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Baca Juga: TikTok hingga Likee, Berikut Deretan Media Sosial Paling Populer di Dunia pada Paruh Kedua 2020
Dalam deklarasi KAMI yang diketuai Din Syamsudin juga terdapat beberapa tokoh dan pemerintah memandang hal biasa di era demokrasi tersebut, sehingga pemerintah tidak perlu membersar-besarkan karena gerakan oposisi itu biasa saja sebagai refleksi demokrasi.
Di negara demokrasi itu tentu perlu ada kaum oposisi dengan menyuarakan lantang, karena mereka tidak berada di posisi pemerintahan.
Mereka para tokoh oposisi itu hanya memandang secara subyektif saja dengan selalu menyalahkan kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Masih Berseragam Lengkap, Anggota TNI Ditemukan Tewas Gantung Diri dengan Tangan Terikat di Pohon
"Kami menilai gerakan deklarasi KAMI itu sebagai aksi damai dan tidak menjadikan ancaman untuk melakukan pemakzulan maupun menggulingkan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang sah dan legal," katanya menjelaskan.
