Network
PR CIREBON - Pada Jumat, 26 Juni 2020, Facebook mengatakan bahwa pihaknya akan mulai memberi label konten layak diberitakan yang melanggar kebijakan perusahaan media sosial.
Tak hanya itu, Facebook juga akan memberikan label pada semua postingan dan iklan tentang pemungutan suara dengan tautan ke informasi otoritatif, termasuk dari politisi.
Seorang juru bicara Facebook mengonfirmasi kebijakan barunya itu, tetmasuk melampirkan tautan informasi pemungutan suara ke postingan Presiden AS Donald Trump bulan lalu tentang surat suara. Saingannya, Twitter, telah menempelkan label pemeriksa fakta pada pos tersebut.
Baca Juga: Sesalkan Pembakaran Bendera PDIP, Herman Hery Sebut Polisi Sudah Kantongi Profil Pelaku
Facebook telah menarik panas dari karyawan dan anggota parlemen dalam beberapa pekan terakhir atas keputusannya untuk tidak bertindak atas postingan peradangan oleh presiden yang memicu kesalahapahaman.
"Tidak ada pengecualian untuk politisi dalam kebijakan apa pun yang saya umumkan di sini hari ini," kata Kepala Eksekutif Mark Zuckerberg dalam posting Facebook, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters.
Zuckerberg juga mengatakan Facebook akan melarang iklan yang mengklaim orang dari kelompok berdasarkan ras, agama, orientasi seksual atau status imigrasi merupakan ancaman terhadap keselamatan fisik atau kesehatan.
Baca Juga: Gencar Deklarasikan Laut Cina Selatan Sepihak, Tiongkok Buat Negara Asia Tenggara Tak Aman
Perubahan kebijakan terjadi selama kampanye boikot iklan yang berkembang, yang disebut "Stop Hate for Profit", yang dimulai oleh beberapa kelompok hak-hak sipil AS setelah kematian George Floyd, untuk menekan perusahaan untuk bertindak atas kebencian dan informasi yang salah.
