Network
PR CIREBON - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan militer yang banyak diberitakan adalah bukan sesuatu yang wajib, melainkan hanya sukarela yang bebas dipilih mahasiswa tersebut.
Hal itu diungkapkan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang disiarkan langsung TVR Parlemen yang diikuti dari Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2020 kemarin.
"Bisa mengambil program tersebut secara sukarela, misalnya pelatihan perwira seperti di Amerika Serikat. Kalau mahasiswa ingin mengikuti, dia berhak dapat SKS (satuan kredit semester)," ungkap Nadiem, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Baca Juga: Rezim Jokowi Dinilai Ikuti Orba, IPW: Fatal, Petinggi Polisi Bebas Rangkap Jabatan BUMN
Lebih lanjut, ia berdalih tidak pernah diajak berbicara mengenai program pendidikan militer oleh Kementerian Pertahanan.
Untuk itu, dia mengaku kaget ketika ada kabar yang menyebutkan wajib militer dalam rangka bela negara.
Pasalnya, hal yang dibahas bersama Kementerian Pertahanan adalah konsep Kampus Merdeka, yaitu mahasiswa bisa mengambil masa kuliahnya satu semester di perusahaan, satu semester pertukaran di kampus lain, dan satu semester mengajar di kampus.
Baca Juga: Gibran Berpeluang Kalah, Andai KAMI Dukung Independen Bajo di Pilkada Solo
"Jadi pendidikan militer itu sukarela. Sama seperti Kampus Merdeka. Mana mungkin kita dorong Merdeka Belajar, tetapi memaksa mahasiswa untuk belajar militer. Azasnya kemerdekaan, sukarela. Mahasiswa dan siswa memilih sendiri," jelas Nadiem.
Dengan demikian, program Kampus Merdeka itu tidak akan ada pemaksaan, apalagi tidak akan ada kurikulum terkait pendidikan militer atau bela negara yang diwajibkan atau dipaksakan di universitas.
"Tidak ada diskusi sama sekali. Itu adalah spekulasi saja," teguh Nadiem Makarim.
Baca Juga: Jawab Tudingan Megawati Soal Nyapres 2024, Gatot Nurmantyo: Negara Ini Sakit, Jangan Pentingkan Ego
Sementara itu, saat ini Komisi X DPR sedang mengadakan rapat kerja bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dengan sejumlah agenda, termasuk pembelajaran jarak jauh dan laporan keuangan APBN 2019.***
