Network
PR CIREBON - Setara Institute menilai rencana pendidikan berbasis pendekatan militeristik dan ketahanan negara menunjukkan pemerintah telah gagal paham akan kebutuhan serta prioritas dunia pendidikan.
Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie menegaskan, rencana kebijakan itu justru bertentangan dengan napas 'Kampus Merdeka' yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
"Dengan sejumlah persoalan beberapa waktu ke belakang yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kebebasan akademik kampus, alih-alih menjamin kebebasan mimbar akademik kampus, Kemendikbud malah mengafirmasi militerisasi sektor pendidikan," kata Ikhsan, Senin, 24 Agustus 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Baca Juga: Tak Hanya Kejagung, Deretan Gedung ini Juga Terbakar Saat Negara Lakukan Pengusutan Kasus Besar
Diketahui, Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan akan membawa pendidikan militer ke kampus, melalui program bela negara.
Namun, sejak menjabat Mendikbud, Nadiem mengeluarkan dua kebijakan yakni Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
Kebijakan pada Kampus Merdeka di antaranya membebaskan perguruan tinggi berakreditasi A dan B mendirikan program studi (prodi).
Baca Juga: Perayaan Pesta Ulang Tahun Saat Pandemi Dibubarkan Polisi, 13 Orang Tewas Saat Melarikan Diri
Menurut Ikhsan, bentuk bela negara di kampus yang bersifat militeristik perlu dipertanyakan.
