Network
Ia juga belum mengetahui teknis pembagian dana kuota dengan pembayaran honorer tersebut.
"Lalu apakah swasta juga dapat bantuan kuota tadi, ini perlu dijelaskan juga," tambahnya, dikutip dari RRI.
Politisi dari Partai Demokrat ini juga menegaskan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengawasi dana BOS yang sekitar Rp54 triliun tersebut.
Baca Juga: Spoiler Kedua 'In the SOOP' BTS Ver Dirilis: Jungkook Bermain Gitar hingga Suga Santai Membaca Buku
"Semua mengawasi, termasuk Disdik. Tapi kadang pelaksana memang suka tidak tepat. Karena pembayaran sering telat berbulan-bulan. Akhirnya kepala sekolah lakukan berbagai cara untuk tambal sulam, dan akhirnya jadi temuan pemeriksa. Ini yang sering dimainkan oleh oknum-oknum untuk menekan-nekan kepala sekolah," jelasnya.
Meski begitu, Dede mengaku akan mencari solusi agar polemik tersebut tidak terjadi. Hal itu akan dirumuskan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Nadiem Makarim.
"Kita sedang pikirkan. Skema selain per-siswa, bisa dengan per komponen biaya pendidikan bagi unit pendidikan, atau lainnya. Harus duduk panjang terkait ini," pungkasnya.***
