Network
PR CIREBON - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengaku senang dengan pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, yang meminta publik untuk tidak keliru dengan menyamakan pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah sebagai suara Istana.
"Jadi dari sini saja sebenarnya logikanya aneh, saya senang dengan pernyataan Moeldoko tersebut karena selama ini terjadi kekacauan dalam komunikasi Istana, sangat-sangat kacau, karena banyaks ekali orang yang berbicara seolah-olah mewakili Istana, mewakili presiden," kata Refly Harun, di akun Youtubenya yang berjudul 'FADJROEL RAHMAN DIPECAT MOELDOKO!!?', 15 November 2020.
Refly Harun mengumpamakan mereka yang diundang oleh stasiun televisi, dan ketika ditanya bagaimana sikap presiden atau Istana terkait suatu isu, akan dijawab seolah-oleh itu memang jawaban dari presiden atau Istana.
Baca Juga: Kabar Gembira CPNS 2021, Total 2000 Formasi Sudah Diusulkan ke Kemenpan RB
"Ketika misalnya mereka diundang oleh stasiun TV lalu mereka ditanyakan bagaimana sikap presiden, bagaimana sikap Istana, akhirnya dijawab seolah-olah bahwa itulah sikap Istana," ujarnya.
Dia mengungkapkan rata-rata orang dari staf presiden bicara seperti itu, dan paling sering perkataan seperti itu ke luar dari Kantor Staf Presiden (KSP).
"Dan rata-rata memang orang dari staf presiden yang bicara seperti itu, paling sering orang-orang dari kantor staf presiden, berbicara mengenai kebijakan-kebijakan presiden atau kebijakan-kebijakan Istana, atau tanggapan-tanggapan yang dimintakan kepada mereka seolah-olah mengatasnamakan presiden atau Istana, inilah yang menurut saya kurang tertib. Kenapa?" ucap Refly.
Baca Juga: Jerman Bangkit dalam UEFA Nations League 2020, Menang Melawan Ukraina 3-1
Dia menjelaskan kalau hal ini mengesankan orang-orang itu ingin mencari panggung, padahal sejatinya yang namanya kantor staf presiden itu harusnya mereka think tank.
"Tapi di kita sudah salah kaprah, dia tidak hanya think tank tapi juga implementator, dia memonitor misalnya program-program strategis dan sebagainya, itu yang pernah saya lihat dari bunyi Perpres Peraturan Presidennya, aneh memang," urai Refly.
Sehingga menurutnya, tidak heran yang namanya KSP, Kantor Staf Presiden, itu akhirnya menjadi birokrasi yang gemuk.
Baca Juga: 15 Karyawan Positif Covid-19, PLTU Cirebon Pastikan Operasional Tak Terganggu
"Ada deputi di sana, ada staf-staf ahlinya, ada birokrasi selayaknya, mulai dari level 1, Eselon 3, dan lain sebagainya. Sehingga kantor staf presiden berkembang menjadi institusi yang gemuk dan besar. Saya membayangkan nanti presiden yang baru itu barangkali berpikir untuk membubarkan kantor itu," kata Refly.
"Kenapa begitu? karena kantor ini kantor yang sangat ibaratnya Jokowi minded, betul-betul mengangkat orang-orang yang berjasa di dalam proses berpemilu, sehingga mereka diberikan tempat di kantor staf presiden. Lihat saja nama-nama yang beredar selama ini misalnya. Sementara di Kantor Staf Kesekretariatan Negara atau Kementerian Sekretariat Negara orangnya tidak banyak," ujarnya
Dia menceritakan kalau kemarin, dia dipertemukan dengan orang KSP.
Baca Juga: Sempat Musuhan, Pemerintah AS Izinkan Chip 4G Qualcomm Dijual Ke Huawei
"Yang saya tahu bahwa salah satu dalam tim sukses Presiden Jokowi di Pilpres kemarin, berbicara mengatasnamakan Istana juga, sebagai tenaga ahli KSP," katanya.
"Yang paling fenomenal tentu Ngabalin, bolak-balik ke sana ke mari mengatasnamakan sebagai, ya memang tenaga ahli kedeputian di KSP tapi seolah-olah mengatasnamakan diri sebagai juru bicara presiden atau Istana," ucapnya melanjutkan.
Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Moeldoko, hanya tiga orang bisa mengatasnamakan Istana. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Youtube Refly Harun.
Baca Juga: Gempa Berkekuatan 3.0 Guncang Kabupaten Bandung, Masyarakat Diimbau untuk Tetap Waspada
"Pertanyaannya yang lainnya atas nama siapa? kalau atas nama KSP apakah iya media atau juga presneter TV ingin tahu bagaimana sikap KSP, yang mereka ingin tahu adalah sikap Istana terhadap isu-isu tertentu," ucap Refly.
Dia menyatakan televisi telah mengundang orang yang keliru untuk dipertanyakan hal terkait sikap presiden atau Istana terhadap suatu isu.
"Jadi televisi mengundang orang yang salah, orang yang keliru, seolah-olah mereka mewakili Istana padahal menurut Moeldoko mereka tidak berhak, jadi informasi yang mereka sampaikan atau berikan adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai suara Istana," katanya.
Baca Juga: Status Gunung Merapi Hari Ini Meningkat ke Level Siaga, Berikut Penjelasan BPPTKG Yogyakarta
Menurutnya, bisa jadi informasi yang diberikan orang-orang itu adalah persepsi pribadi mereka masing-masing, atau informasi yang tidak bisa dipegang kebenarannya sebagai sebuah informas, karena tidak disampaikan oleh orang yang berhak atau orang yang memiliki kewenangan.
Refly menjelaskan dalam hukum administrasi negara ada tiga hal yang harus dipegang, satu melampaui kewenangan, kedua tidak berwenang, ketiga berwenang.
"Hanya orang yang berwenang saja informasinya bisa kita percaya dan bisa kita terima atau kita cerna, kalau dia tidak berwenang maka seluruh informasinya menjadi invalid, tidak perlu dipertimbangkan atau dia melampaui kewenangannya. Kewenangannya mewakili KSP, tetapi mengatasnamakan sebagai seolah-olah juru bicara Istana," ujarnya.
Baca Juga: Kabar Gembira, Drama Korea 'Hospital Playlist' akan Berlanjut ke Season Dua
Refly menyampaikan kalau ini hal yang harus ditertibkan Moeldoko.
"Karena saya banyak menemukan seolah-olah tenaga-tenaga ahli di KSP itu mewakili Istana ketika berbicara di publik, ini yang harus dibereskan Moeldoko sendiri," kata Refly Harun.***
