Network
"Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Selain itu, ia meminta pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Pemerintah juga didorong untuk membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangnya praktik politik dinasti.
Baca Juga: Dini Purwono Sebut Publik Dapat Segera Mengakses Naskah UU Ciptaker Setelah Ditandatangani Presiden
“Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu. Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga,” tegasnya.***
