Network
Menurutnya, membiayai pembangunan bangsa dengan utang bukan aib karena pendekatan yang sama juga dilakukan banyak negara, termasuk negara-negara kaya.
“Eropa yang hancur akibat perang dunia II kembali dibangun dengan hibah dan utang. Korea Selatan dan Jepang juga membiayai pembangunan infrastruktur dengan utang," ucapnya.
Ia menambahkan, dapat dipahami jika Indonesia membutuhkan utang luar negeri untuk membiayai kebutuhan belanja yang mendesak. Seperti penyediaan fasilitas kesehatan, kebutuhan ragam infrastruktur, hingga aspek ketahanan pangan.
Baca Juga: Polri Geram Adu Domba Provokator Omnibus Law, Yusri: Kita Buru Aktor Intelektual Unjuk Rasa Pelajar
"Dengan utang luar negeri, menteri keuangan mengklaim telah membiayai sejumlah proyek strategis seperti pelabuhan, penyediaan air bersih, sarana listrik, membiayai sektor pendidikan dan kesehatan, hingga membangun bendungan, jalan, rel kereta api serta pemukiman," kata Bamsoet.
Akan tetapi, Bamsoet pun tetap mengingatkan pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan untuk mengelola utang dengan bijaksana agar rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) terus ideal.
Masyarakat juga didorong agar tidak terpaku pada jumlah atau angka-angka utang luar negeri. Jauh lebih penting bagi masyarakat adalah menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang luar negeri itu sendiri.
"Semua elemen masyarakat harus mengawal penggunaan utang luar negeri Indonesia. Tak salah jika masyarakat menyoal atau mempertanyakan pemanfaatan utang sebagaimana yang telah diklaim menteri keuangan," pungkas Bamsoet.***
