Network
PR CIREBON - Tak hanya presiden Joko Widodo, juru bicara kepresidenan juga mendapatkan kritikan. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyatakan juru bicara saat ini sudah sekelas buzzer.
Pasalnya, peran juru bicara Presiden yang seharusnya bisa meluruskan berbagai informasi yang simpang siur justru malah sebaliknya. Sehingga, terang dia, para elit negara tidak saling bantah kebijakan yang dikeluarkan serta berbagai isu pun tidak semakin liar.
"Kehadiran juru bicara yang harusnya menjadi tumpuan informasi justru lebih sering tampil di media social yang terkesan nyinyir sekelas buzzer," kata Adi dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com pada Kamis, 22 Oktober 2020.
Baca Juga: Buntut Pembunuhan Seorang Guru, Dua Wanita Muslim Ditusuk Warga Kulit Putih di Prancis
Adi mengatakan bahwa jubir pemerintah harus bisa meluruskan berbagai informasi yang simpang siur agar jangan sampai elit negara saling bantah dan dari isu yang kontriversial seperti corona, banyak beda pendepat dan saling bantah dan itu potret komunikasi yang tidak baik,"ujarnya.
Adi pun mengatakan, seharusnya ada komunikasi terpusat untuk bisa memberikan kepada public sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.
"Harus ada satu komunikasi yang terpusat untuk memberikan keterangan kepada publik terkait kebijakan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan," ujarnya.
Baca Juga: Bentuk Satgas Begal Sepeda, Wakapolres: Bertugas Untuk Pencegahan dan Pengungkapan Pelaku
Adi menilai kegaduhan dan saling bantah ini terjadi karena tidak ada suara yang bisa didengarkan, yang mana seharusnya suara tersebut ada pada juru bicara Presiden.
"Kalau seperti ini kan jadi siapa yang harus didengarkan karena satu menteri bisa membantah menteri yang lainnya, bahkan jubir juga membantah. Jadi siapa yag mau dijadikan rujukan,"ujarnya.
Diketahui, Komunikasi publik buruk pun diakui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Bahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju, menurut Moeldoko mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo terkait buruknya komunikasi publik, terutama terkait dengan substansi dari UU Ciptaker. ***
