Terbukti Tidak Mendukung Gerak Presiden, Relawan Jokowi: Sebaiknya Ada Pergantian Menteri

- 21 Oktober 2020, 12:45 WIB
Tangkapan Layar Presiden Jokowi saat Rapat terbatas kesiapan Indonesia jadi tuan rumah piala dunia FIFA 2021 U20: Jokowi hari ini lakukan rapat terbatas untuk membahas terkait persiapan fasilitas piala dunia U-20 yang akan dilaksanakan pada 2021.
Tangkapan Layar Presiden Jokowi saat Rapat terbatas kesiapan Indonesia jadi tuan rumah piala dunia FIFA 2021 U20: Jokowi hari ini lakukan rapat terbatas untuk membahas terkait persiapan fasilitas piala dunia U-20 yang akan dilaksanakan pada 2021. /Jakpusnews/YouTube Kemenko.go.id

PR CIREBON – Setelah satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Selasa, 20 Oktober 2020 kemarin, masih belum dilaksanakan reshuffle kabinet. Dengan sisa empat tahun lagi menjabat, Presiden Jokowi disarankan untuk mengganti jajaran menteri yang dianggap gagal melakukan komunikasi kebijakan publik.

Dilansir Pikiranrakyat-Cirebon.com dari situs RRI, Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT), Hendrik Dikson Sirait, menyatakan bahwa pada empat tahun sisa pemerintahan hingga 2024 tersebut diperlukan para menteri yang mendukung gerak dan langkah Presiden Jokowi.

"Karena itu, Presiden sebaiknya segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak, langgam, dan gaya Presiden terutama yang terkait dengan urusan komunikasi politik kepada rakyat," kata Hendrik dalam keterangan pers peringatan satu tahun Pemerintahan Presiden  Joko Widodo Periode kedua pada Selasa, 20 Oktober 2020.

Baca Juga: Jakarta Kotor Lagi Pasca Demo, Anies Sebut Tak Mau Mengeluh dan Salahkan Siapapun

Menurutnya, akibat kegagalan komunikasi politik yang dilakukan para pembantunya, kebijakan Presiden menjadi penuh gejolak dan menyebabkan citra negatif di masyarakat, seperti Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Citra negatif tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila proses legislasi sejumlah kebijakan itu tidak terkesan tertutup dan eksklusif, tapi terbuka dan inklusif dengan melibatkan semua stakeholder dan publik pada umumnya, serta ada komunikasi politik yang kuat dari pemerintah yang mampu meyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut penting dan karenanya perlu dibuat, " jelasnya.

Selama setahun terakhir ini, menurut Hendrik, komunikasi politik nampak terlihat menjadi salah satu titik terlemah pemerintahan  Jokowi – Ma'ruf.

Baca Juga: Besarnya Biaya Nyalon di Pilkada, KPK Sebut Itu Kerap Menjadi Pemicu Korupsi

"Komunikator pemerintah gagal dan nampak kedodoran meluruskan informasi dan misinformasi di ranah publik yang begitu masif," pungkasnya.***

Editor: Egi Septiadi

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x