Network
PR CIREBON - Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Sabda Pranawa Djati, menilai Aksi penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja dari masyarakat termasuk buruh, tidak ada kaitannya dengan keberlanjutan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Penolakan Omnibus Law ini adalah karena secara substansi, kebijakan Jokowi yang direncanakan melalu RUU Cipta Kerja akan sangat merugikan rakyat dan masa depan bangsa Indonesia.
Buruh hanya memperjuangkan hak-hak normatif yang selama ini sudah ada dalam UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, agar tidak menjadi lebih buruk.
Baca Juga: Menduga Ada Permainan di Balik Pengesahan UU Ciptaker, dr Tirta: Klarifikasilah Lewat Draf yang Asli
"saya sampaikan juga bahwa dari gerakan buruh ini tidak pernah melakukan aksi-aksi anarkis jadi kami sangat menyayangkan ada kerusuhan dan tuduhan bahwa aksi aksi buruh ini ditunggangi bahkan di danai oleh seseorang tapi sesungguhnya kami tidak pernah melakukan itu dan juga tidak melakukan sikap sikap anarkis." ujar Sabda Prabawa Djati, Sekjend ASPEK Indonesia pada daring Senin 19 Oktober 2020. dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari video yang diunggah pada akun YouTube Chanel ASPEK Indonesia.
Kondisi hari ini sesungguhnya tidak lepas dari pengkondisian hari-hari kemarin, karena sejak awal rakyat itu sebenarnya sudah diajak untuk mendengar dan melihat fatamorgana Omnibus Law.
KetikaPresiden Jokowi mengusulkan Omnibus Law dengan narasi tujuan antara lain penyederhanaan ke dalam regulasi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan menarik investasi.
Baca Juga: Banyak Massa di Luar Istana yang Ingin Bertemu Presiden, Jokowi Sibuk Persiapkan Piala Dunia U-20
"di sinilah dimulai apa yang tersurat tidak seirama dengan apa yang sesungguhnya tersirat." imbuh Sabda
Menurut Sabda dari sisi proses itu termasuk perencanaan, penyusunan, serta pembahasan pengesahan dan bahkan pengundangan nya itu yang dinarasikan ke publik hanya kulit luarnya saja melalui fremik-fremik media
