Namun, Sahroni tidak menampik dalam satu tahun terakhir ini, ada juga beberapa aturan terkait hukum dan HAM yang menuai kontroversi dan kritikan publik.
Hal itu, menurut dia, tidak masalah karena dalam demokrasi, kritik, dan masukan untuk pemerintah itu hal yang normal dan justru harus dihargai.
Baca Juga: Cegah Anarkisme, Elemen Masyarakat di Jakarta Barat Gelar Deklarasi Damai
"Kami di Komisi III siap bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kinerja di bidang hukum dan HAM, serta akan selalu mendengar aspirasi masyarakat.***