Presiden Minta Vaksinasi Jangan Diplintir karena Bisa Sebabkan Demo Lagi, Jokowi Takut Apa ?

- 19 Oktober 2020, 20:31 WIB
Jokowi di Ruang Istana
Jokowi di Ruang Istana /@jokowi

PR CIREBON - Pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia, sudah makin dekat, seiring dari kerja sama dengan berbagai negara-negara asing seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan juga Inggris.

Bahkan, Pemerintah sudah menargetkan Indonesia di tahun 2021 mendatang akan memulai vaksinasi ke masyarakat. 

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberi arahan soal vaksin Covid-19, meski sedang Rapat Terbatas membahas Antisipasi Penyebaran Covid-19 saat libur Panjang Akhir Oktober 2020. 

Tepatnya, Presiden Jokowi mengatakan kepada jajaran menterinya, untuk tidak menganggap enteng implementasi pemberian vaksin ke masyarakat.   

Baca Juga: Mobil Dinas Makin Perlihatkan Hedonisme KPK, Nurul Ghufron: ICW, Ayo Main ke Rumah, Masih Ngontrak

"Kemudian titik kritis dari vaksinasi adalah di implementasi. Jangan menganggap mudah. Implementasi tidak mudah. Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul ke publik. Proses-proses komunikasi publik ini betul-betul disiapkan. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, harus dijelaskan, harus detail," ungkap Presiden Jokowi di Istana pada Senin, 19 Oktober 2020.

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan sangat tidak ingin, terjadi kesalahpahaman antara publik dengan pemerintah mengenai vaksin, bahkan berujung pada penolakan vaksin Covid-19.   

"Jangan dihantam oleh isu, diplintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi. Karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi sulit," jelas Jokowi dengan nada sangat serius, seperti dilihat PikiranRakyat-Cirebon.com dalam video Youtube Sekretariat Kabinet RI.

Baca Juga: Nasehati Pelajar Ikut Demo Omnibus Law, Tri Rismaharini: Kalian Beruntung, Hanya Kurang Bersyukur

Sementara itu, kesempatan itu juga Pemerintah menyebut siap mendatangkan vaksin dari tiga negara yaitu Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Inggris. 

Halaman:

Editor: Khairunnisa Fauzatul A

Sumber: Sekretariat Kabinet


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x