Network
Bedanya, ungkapnya, skema BLT Dana Desa ini memberikan keleluasan bagi pemerintah desa untuk menentukan sendiri calon penerima bantuan secara partisipatif melalui musyawarah desa.
“Dengan demikian, diharapkan bantuan ini bisa lebih tepat sasaran,” katanya.
Baca Juga: Subsidi Gas 3Kg Kurang Tepat Sasaran, Pemerintah Dinilai Perlu Mengoptimalkan Sistem Pengawasan
Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak permasalahan seperti terkait tumpang tindih data yang akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial, lalu yang menjadi korban pertama yaitu para operator dan staf yang menjadi ujung tombak pemerintah desa.
Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mengingatkan bahwa rencana peningkatan alokasi program dana desa harus disertai dengan akurasi mengenai potensi dan pembangunan yang terdapat di berbagai desa di Nusantara.
“saya melihat data desa kita masih jauh dari harapan. Masih tidak presisi atau akurasinya rendah,”kata Ahmad Syaikhu.
Baca Juga: Jelang Pemilu AS, Google Keluarkan Fitur-fitur Baru untuk Bantu Sukseskan Pemilihan Presiden
Menurutnya, masih tingginya angka ketidakakuratan dan presisi terkait data desa membuat rencana pembangunan jadi tidak tepat saat diimplementasikan.
Ahmad mengungkapkan, berdasarkan data dari wakil kepala lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IPB, Sofyan Sjaf, ada 57,7 persen data desa yang masih tidak akurat.
Hal tersebut, lanjutnya, membuat banyak kesalahan dalam perencanaan program pembangunan di desa.
