Network
PR CIREBON - Beredar kabar bahwa massa aksi penolakan UU Cipta Kerja di tunggangi oleh partai Demokrat.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Badan Intelijen Negara (BIN) yang mengaku tahu dalang demo rusuh tersebut.
Setelah kabar ini mencuat, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menanggapi isu dalang kericuhan demo tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
Menurut SBY, dirinya tidak mengetahui mengapa bisa terjadi isu yang memfitnah dirinya menunggangi dan menggerakkan massa aksi demo penolakan UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Bersiap Duduki Istana Negara, Massa Aksi 1310 Tolak UU Omnibus Law Mulai Bergerak dari Berbagai Arah
SBY mengatakan bahwa hubungannya dengan Airlangga dan BIN sejauh ini baik. Begitu pun hubungannya dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Saya kok tidak yakin kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga baik. Tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN ini menganggap saya ini musuh negara," kata SBY dalam tayang akun Youtube resminya yang berjudul 'SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini' pada 12 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com.
Praduga itu menurut SBY tidak baik dilakukan oleh pemerintah. Perlu adanya kejelasan pengungkapan kasus agar publik pun bisa tahu.
"Saya kira enggak lah kalau ditanyakan begitu yang paling baik, ya tanyakan kepada beliau-beliau itu. Siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi yang menggerakkan dan membiayai itu? Mungkin kalau tidak ada kejelasan, ini tidak baik," ujarnya.
Baca Juga: UU Omnibus Law Bisa Bawa Angin Segar, Menteri Teten: Saya Optimis Beri Peluang Bagi UKM dan Koperasi
Adapun ketidak jelasan ini akan menimbulkan kecurigaan satu sama lain. Hal ini akan merusak stabilitas negara jika masyarakat saling curiga.
Pemerintah perlu menyelidiki siapa dalang sebenarnya dibalik demo penolakan UU Cipta Kerja itu. Sebab, jika tidak, negara akan dianggap melakukan kebohongan.
"Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai, itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan. Kalau tidak nanti dikira negara melakukan hoax nanti tidak bagus," lanjut Presiden RI ke-6 itu.
Dia berharap agar sekali lagi para menteri dan BIN harus menjelaskan pernyataan yang disampaikan di depan masyarakat. Etika ini penting karena pejabat pemimpin negara sedang mengembang amanah.***
