Network
PR CIREBON - Negara bisa mengambil sikap otoriter dalam mengatasi aksi demonstrasi yang diwarnai praktik anarkisme, sebut Pengamat dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan.
"Negara harus tegas menghadapi aksi-aksi anarkisme dalam demonstrasi, bisa saja bersikap otoriter untuk kepentingan publik yang lebih besar, itu boleh saja dilakukan," katanya ketika dihubungi di Kupang, Senin.
Ia mengatakan hal itu berkaitan aksi demonstrasi di berbagai daerah di Tanah Air untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang diwarnai dengan anarkisme berupa kekerasan dan pengrusakan.
Baca Juga: Kabar Baik Bagi Surabaya, 33 Kelurahan Dilaporkan Nol Kasus Covid-19, Apa Rahasianya?
Sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi dengan judul "Pengamat ini Malah Izinkan Negara Otoriter Hadapi Pendemo Omnibus Law", sikap otoriter ini bukan untuk melindungi penguasa agar kekuasaan sekarang ini bisa berjalan langgeng tetapi untuk kepentingan rakyat secara luas. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
"Walaupun secara politik itu merugikan tetapi tindakan otoriter, represif, diperlukan untuk mencegah kerusakan-kerusakan," ucapnya.
Pemerintah sudah membangun berbagai fasilitas publik dengan biaya yang mahal lalu seketika dirusak segelintir orang tentu sangat merugikan banyak orang. Pemerintah harus menganggarkan kembali untuk perbaikan fasilitas tersebut, sementara masih banyak pembangunan di daerah lain yang belum terjangkau, ungkap Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang itu.
Baca Juga: Antisipasi Aksi PA 212 Tolak UU Omnibus Law, Polisi Bentangkan Kawat Berduri di Patung Kuda Hari Ini
"Sehingga harus ditindak tegas sampai, kalau aturan memperbolehkan, tindakan lebih tegas berupa penegakan hukum dengan menangkap dan memproses pelaku sampai kepada dalang dari kegiatan demonstrasi," ujarnya.***
