Network
PR CIREBON - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan dalam waktu tiga bulan, pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (perpres) sebagai aturan turunan dari Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
"Jadi setelah ini akan muncul PP dan perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan persnya, Jumat, 9 Oktober 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat untuk aturan turunan dari UU Cipta Kerja.
Baca Juga: 113 Warga Papua Meninggal akibat Virus Corona, Simak Diagnosa Dokter yang Memeriksa
"Dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah omnibus law Undang Undang Cipta Kerja," jelasnya.
Menurut Jokowi, di dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.
Jokowi merinci klaster tersebut adalah: urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.
Baca Juga: Hindari Hoaks UU Ciptaker, DPR Ajak Berdialog Bahas Aturan Lanjutan Omnibus Law
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan alasan pemerintah membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja.
Pertama, kata dia, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja. Sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak.
"Apalagi di tengah pandemi (Covid-19), terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19," jelasnya.
Baca Juga: Terbiasa WFH hingga Muncul Inovasi Baru dalam Bekerja, Posisi PNS Terancam Tergantikan
Menurutnya, sebanyak 87 persen dari total penduduk pekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar. Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya.
"Jadi Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran," tegasnya.
Kedua, sambungnya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. Ia memastikan regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Selain itu, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja.
Baca Juga: Banyak Kendaraan Kelebihan Muatan Sebabkan Kecelakaan, Kemenhub akan Tindak Tegas
Di sisi lain, menurut Jokowi, pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah, tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan koperasi juga dipermudah, jumlahnya hanya sembilan orang saja koperasi sudah bisa dibentuk.
"Kita harapkan akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air. UMK (usaha mikro kecil) yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis.
"Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementerian KKP saja. Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain, sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja," tambahnya.
Baca Juga: Rampungkan Terapi Covid-19, Donald Trump Sudah Diizinkan untuk Kembali Berkampanye
Ketiga, lanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar (pungli) dapat dihilangkan," sebutnya.
