Network
PR CIREBON – Publik menunjukkan penolakannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Omnibus Law, dengan melakukan aksi unjuk rasa yang muncul di berbagai daerah di hampir seluruh Indonesia.
Aksi massa penolakan terhadap UU Cipta Kerja pun terjadi di Yogyakarta. Massa demonstran terdiri dari buruh dan Mahasiswa ini menyampaikan aspirasi menolak pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law serta menyampaikan Mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, menemui perwakilan massa yang terdiri dari buruh dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY dan Mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis 8 Oktober 2020.
Baca Juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja Dilirik Puan Maharani, DPR RI Pastikan Siap Kawal Aturan Turunan Ciptaker
Dalam pernyataannya, Sultan Yogyakarta itu berjanji akan memfasilitasi aspirasi para demonstran tersebut ke Pemerintah Pusat.
“Saya bisa memfasilitasi aspirasi buruh, saya akan sanggupi dengan membuat surat yang akan ditandatangani gubernur sebagai bentuk respon terhadap aspirasi mereka,” tutur Sultan Hamengku Buwono X seusai menerima perwakilan massa demonstran di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Nantinya, surat yang berisi tentang aspirasi para buruh itu akan ditandatangani langsung oleh Gubernur Yogyakarta sebelum dikirimkan ke Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Pengesahan Omnibus Law Dilakukan Diam-diam, AJI: Pemerintah Meninggalkan Warisan yang Buruk
Menurut Sultan, sebelum perwakilan buruh menemuinya, Majelis Perwakilan Buruh di DIY telah mengirimkan surat berisi sejumlah aspirasi mereka yang menanggapi UU Cipta Kerja Omnibus Law.
