Network
PR CIREBON – Sejak diresmikannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja membuat hubungan antara Serikat Buruh dengan koalisi partai pro pemerintah dinilai sudah retak.
Berbagai pihak seperti pekerja, Serikat Buruh, dan Mahasiswa menyatakan kontra terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, karena UU Cipta Kerja dirasa timpang tindih dan hanya menguntungkan salah satu pihak.
Pakar Politik Universitas Indonesia (UI), DR Ade Reza Hariyadi menuturkan, hal ini tentu dapat menjadi momentum politik, termasuk bagi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggalang dukungan dari serikat buruh yang kecewa terhadap koalisi partai pro pemerintah, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) didalamnya.
Baca Juga: Penolakan UU Cipta Kerja Kian Meluas, MPR Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi
“Keretakan itu bisa mendorong terjadinya migrasi politik, membangun relasi politik baru dengan figur atau partai politik yang lain.
“Namun, apakah serikat buruh akan beralih haluan mendukung Partai Demokrat atau tidak? Hal ini tergantung dari kepiawaian politik Partai Demokrat untuk meraih simpati dengan membuktikan bahwa sikap penolakannya bukan sekedar manuver politik biasa, tetapi punya konsep tanding yang sejalan dengan visi dan kepentingan buruh,” kata Pakar Politik dari UI DR Ade Reza Hariyadi, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Selain itu, tutur Ade, Partai Demokrat serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga perlu membuktikan konsistensinya sebagai kekuatan oposisi alternatif serta mengadvokasi kepentingan buruh yang dirugikan atas penerapan UU Ciptaker.
Baca Juga: Paradigma UU Cipta Kerja Dinilai Membahayakan, Dekan FH UGM Buka Suara
"Tanpa hal tersebut, niscaya apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan dianggap sebagai angin lalu belaka," ujarnya.
