Network
PR CIREBON - Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengomentari logika mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang terkesan lompat-lompat, seolah tidak paham sejarah PKI dengan menyederhanakan masalah.
Tepatnya, Gatot selalu tuding pihak-pihak yang menghentikan pemutaran film pengkhianatan G30S PKI dan penghapusan mata pelajaran G30S/PKI di bangku sekolah adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI), meski sebenarnya sudah dibubarkan sejak 1960-an.
“Logika itu terlalu lompat-lompat dan menyederhanakan masalah. Justru ada dua hal, yang pertama, tentang film G30S/PKI yang disebut pengkhianatan. Kedua, dari paham komunisme atau marxisme," ungkap Usman Hamid dalam tayangan Kompas TV beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Urus Covid-19 sampai Akar, Luhut Desak BPJS Percepat Klaim Perawatan Pasien demi Cegah Cashflow RS
Sederhananya, semua ucapan Gatot fatal dan benar-benar salah besar, mengingat orang yang menginstruksikan penghapusan pemutaran film PKI adalah Menteri Penerangan Letnan Jendral Purnawirawan Yunus Yosfia.
“Menteri Penerangan kala itu, Letnan Jendral Purnawirawan (Yunus Yosfia), dia yang mengumumkan bahwa film (G30S/PKI) dihapuskan dari kewajiban untuk diputar setiap tahun,” jelasnya, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Dengan demikian, segala perkataan terkait pihak yang meminta penghentian pemutaran film itu adalah PKI, jelas sangat salah.
“Justru dalam pemerintahan Habibie kala itu, mau meninjau ulang,” tegas Usman.
Baca Juga: Bandingkan KAMI dengan PDIP, Politisi: Hasto Rela Nunggu Satu Jam, demi Protokol Kesehatan Terpenuhi
Selain itu, Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono, saat itu sudah meninjau ulang soal mata pelajaran yang mengandung unsur PKI dan dinyatakan tidak benar, sehingga dihapuskan dari mata pelajaran Indonesia, bahkan dia juga bukan PKI seperti perkataan Gatot.
