Bandingkan KAMI dengan PDIP, Politisi: Hasto Rela Nunggu Satu Jam, demi Protokol Kesehatan Terpenuhi

- 30 September 2020, 06:25 WIB
ILUSTRASI - Bendera PDIP dibakar, PDIP Cimahi balas dengan pasang 500 bendera.
ILUSTRASI - Bendera PDIP dibakar, PDIP Cimahi balas dengan pasang 500 bendera. /Pikiran-rakyat.com/Ririn Nur Febriani/

PR CIREBON - Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno turut mengomentari terkait acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Jawa Timur pada Senin, 29 September 2020.

Sebagai informasi, acara yang dihadiri Presidium KAMI Gatot Nurmantyo ini mendapat penolakan sekelompok orang yang menamakan sebagai Koalisi Indonesia Tetap Aman (KITA).

Artinya, Hendrawan menilai KAMI seharusnya bisa menempatkan diri di tengah pandemi Covid-19.

"Jadi intinya, kita harus tahu sikon (situasi dan kondisi), jangan mengobral nafsu untuk tampil dalam kondisi rawan persebaran Covid-19 seperti sekarang," ungkapnya kepada wartawan pada Selasa, 29 September 2020.

Baca Juga: Ingin Balas Dendam pada Rekan Kerja, Seorang Wanita Tega Racuni Puluhan Siswa dan Dihukum Mati

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa klaim gerakan moral yang digaungkan KAMI seharusnya selaras dengan kegiatan yang digelar dan tindak tanduk. Ia pun juga meminta KAMI untuk menunjukkan bahwa gerakan mereka juga eduaktif.

"Bila benar yang digaungkan adalah 'gerakan moral', maka, sikap dan perilakunya juga harus selaras. Jangan menggunakan strategi 'musang berbulu domba', karena normalitas baru menuntut moralitas baru. Di masa pandemi, menggunakan masker memiliki nilai edukatif," jelasnya, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.

Atas sebab itu, ia meminta pemerintah serius memperketat pembatasan kegiatan yang berpotensi memunculkan kerumunan besar.

Baca Juga: Artis hingga Politisi Ramai Cari Terawan, Dennis Adhiswara: Sakti Juga, Bisa Ilmu Ragasukma

"Di tengah-tengah harapan dan kesepakatan untuk menegakkan disiplin menjalankan protokol kesehatan deklarasi atau pertemuan-pertemuan dengan jumlah massa besar sebaiknya dibatasi. Itu sebabnya perizinan kegiatan dibuat lebih ketat. Di Kabupaten Tegal ada Kapolsek yang sudah diberhentikan," paparnya.

Halaman:

Editor: Khairunnisa Fauzatul A

Sumber: Warta Ekonomi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x