Network
PR CIREBON - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai penayangan film pengkhianatan PKI yang menjadi jejak sejarah kelam Indonesia, baik di televisi atau ditempat lain, jangan dijadikan polemik ditengah masyarakat.
Ia menyerahkan keputusan nonton atau tidak kepada masyarakat, karena ini dimaksudkan agar masyarakat tak perlu resah soal pemutaran film tersebut.
"Kalau nanti film "Pengkhianatan G30S/PKI" itu diputar di televisi ya terserah masyarakat mau nonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi," ungkap Hasanuddin saat dihubungi RRI pada Sabtu, 26 September 2020.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu pun yakin pemutaran film sudah ada aturannya, bahkan Indonesia punya dua lembaga yang mengawasi perfilman yakni LSF (Lembaga Sensor Film) yang menyensor, juga ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Baca Juga: Menteri Luhut Bawa Kabar Baik, Pemerintah Sudah Siapkan Penyuntikan Massal Vaksin Covid-19
"Kedua lembaga ini sah berdasarkan UU," tegas Hasanuddin
"Soal materi film, lembaga sensor film yang memiliki wewenang apakah layak tayang atau tidak. Biarlah mereka yang menilai, kita percayakan pada mereka karena itu lembaga yang sah dan dilindungi Undang-Undang," jelasnya, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Atas sebab itu, Hasanuddin mengajak masyarakat umum untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai (NKRI).
"Masyarakat tidak usah terlalu meributkan rencana pemutaran film G30S/PKI ini. Karena masih banyak permasalahan bangsa seperti pandemi covid-19 yang harus dipikirkan dan dicarikan solusi bersama. Mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan," pungkasnya.
Baca Juga: Apresiasi Pemerintah Cairkan Insentif Tenaga Medis, Bamsoet: Wajib Dihargai, Mereka Selamatkan Nyawa
